SAMPIT – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Suparmadi menyampaikan perihal Surat penutupan dermaga dari PT Inhutani Sampit masih dilakukan kajian lebih lanjut dan masyarakat tidak setuju karena tidak ada akses lainnya.
“Karena itu akses untuk masyarakat Seranau sehingga kita pertimbangkan untuk dibuka dengan pengawasan, sembari mencari solusi kedepan,” kata Suparmadi, Kamis 2 Mei 2024.
Ia menyampaikan Dishub Kotim sudah melakukan cek lokasi dermaga yang memang bagian sebelah utara sudah runtuh maka dikhawatirkan membahayakan bagi penyeberang.
Namun Dishub mempertimbangkan jika ditutup langsung maka akses masyarakat seberang ke Sampit tertutup, hal itu menyulitkan mereka beraktivitas.
Pada saat pengecekan Dishub bersama Camat Seranau , Operator Kapal Ferry Penyeberangan, serta PT Inhutani Sampit, hasil lapangan bahwa masyarakat Mentaya Seberang tidak setuju dengan rencana penutupan Dermaga Inhutani.
Pihak Inhutani menjelaskan bahwa mereka membuat surat penutupan didasari adanya surat himbauan dari Dishub Kotim bahwa Keadaan Dermaga Inhutani Sudah tidak layak dan dapat membahayakan masyarakat.
Kemudian diminta Pihak Inhutani memperbaiki Dermaga tersebut dan namun untuk saat ini pihak Inhutani belum memiliki anggaran untuk perbaikan dermaga tersebut.
Hingga akhirnya ferry penyeberangan tetap beroperasi sampai nanti ada justifikasi teknis terkait kelayakan dermaga dari instansi teknis yang berwenang.
Selama operasional dermaga inhutani tersebut Dishub Melalui UPTD Dermaga akan lebih instensif melalukan pengawasan agar untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.
Rencana dalam waktu dekat dilakukan Rapat Koordinasi di Dishub Kotim mengundang PT Inhutani, Inspektorat, Dinas Cipta Karya, Penataan Ruang dan Pertahahan, Camat Seranau, Bagian Kerjasama Setda Kotim, Operator Ferry Penyeberangan.
“Rapat tersebut dimaksudkan untuk mengetahui langkah strategis agar layanan Kapal Ferry penyeberangan tetap bisa operasional dengan ketersediaan prasarana dermaga yang memenuhi kelayakan, dermaga Inhutani kiranya dapat dilakukan penilaian teknis oleh Dinas Cipta Karya,” pungkasnya. (Nardi)
