JAKARTA– Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2024 perlu mendapat perhatian dan pengawasan khususnya dari DPD RI. Mengingat, tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji terbesar sepanjang sejarah perhajian Indonesia.
Kuota Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M sebesar 221.000 jemaah. Kemudian ada penambahan sebesar 20.000 jemaah.
Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri mengaku jumlah jamaah haji terbesar tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara pertama dengan jumlah jamaah haji terbanyak pada musim haji tahun ini.
Hasan Basri menyampaikan hal itu dalam dialog Kenegaraan membahas peran lembaga legislatif dalam pelayanan publik pada penyelenggaraan Ibadah Haji 2024, di gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 22 Mei 2024.
“Pengawasan DPD RI terhadap penyelenggaraan ibadah haji tentu dilaksanakan secara komprehensif meliputi seluruh aspek baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” tandas Hasan Basri.
Hasan mengatakan pemerintah punya kewajiban dan tanggung jawab memastikan penyelenggaraan ibadah haji regular berlangsung aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.
Senator asal Kalimantan Utara mengatakan DPD RI sebagai perwakilan masyarakat dan daerah memiliki kepentingan langsung secara komprehensif meliputi seluruh aspek baik di dalam negeri (Indonesia) maupun di Arab Saudi pada saat persiapan, maupun saat pelaksanaan ibadah haji.
“DPD RI banyak menerima aspirasi dari masyarakat dan daerah terkait penyelenggaraan ibadah haji untuk disampaikan kepada pemerintah,” tutur Hasan Basri.
Di forum dialog ini, Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI Arsad Hidayat menanggapi terkait kondisi pelaksanaan ibadah haji 2024.
Arsad mengapresiasi hasil pengawasan dari DPD RI dan memberikan banyak masukan positif dan membangun terkait dengan layanan Ibadah Haji 2024.
“Gelombang pertama haji per tanggal 23 Mei akan selesai dari 14 embarkasi Indonesia ke Madinah, 24 Mei s.d 10 Juni 2024 akan mulai gelombang 2 ke Jeddah langsung ke kota Mekah,” jelas Arsad.
Arsad mengatakan saat ini pemerintah menerapkan tema ramah lansia untuk memberikan kenyamanan, juga program One Stop Services untuk mempercepat semua proses keberangkatan haji.
Kemudian, kata dia, terkait layanan akomodasi, katering, juga transportasi meningkat setiap tahunnya memperbaiki setiap masukan untuk mengakomodir semua persoalan yang ada.
“Jamaah lansia saat ini jumlahnya mencapai 45 ribu orang atau sekitar 21% dari total jamaah, prinsipnya pemerintah akan memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji,” ungkapnya.
Arsad berharap DPD RI konsen pada persoalan menyangkut waiting list atau lamanya waktu tunggu haji bagi calon jamaah haji di Indonesia.
Arsad meminta agar DPD RI mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera merealisasikan rencana dan peluang investasi dana haji di Arab Saudi bagi peningkatan layanan jamaah haji.
(adista)
