BUNTOK – Masa tugas Pejabat (Pj) Bupati Barito Selatan (Barsel) Deddy Minarwan yang akan berakhir pada tanggal 24 Mei 2024 mendatang akan segera berakhir. Akan tetapi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi pertimbangan, karena dinilai apik akan kinerjanya selama satu tahun terakhir memimpin Barsel maka diperpanjang kembali masa tugasnya.
Informasi diperpanjangnya masa tugas Pj Bupati Barsel tersebut didapatkan awak media dari salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut salah satu pejabat yang meminta untuk namanya tidak dipublikasikan ini, kinerja apik Pj Bupati Barsel saat memimpin Barsel selama satu tahun terakhir inilah yang menjadi pertimbangan Kemendagri dalam memberikan perpanjangan masa tugas.
“SK penetapan Pj Bupati Barsel atas nama Deddy Winarwan telah disampaikan oleh Kemendagri kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng,” jelasnya.
Selanjutnya Gubernur Kalteng sambungnya, tinggal melaksanakan pengukuhan dan penyampaian SK penetapan perpanjangan Pj Bupati Barsel yang merupakan juga Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.
“Selanjutnya Gubernur Kalteng, tinggal melaksanakan pengukuhan dan penyampaian SK penetapan perpanjangan Pj Bupati Barsel,” imbuhnya.
Hal ini senada, dengan hasil penelusuran awak media diwilayah tersebut, yang menyatakan bahwa selama menjabat Deddy Winarwan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan berbagai pencapaian. Dirinya aktif dalam berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program pengentasan pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.
Dengan perpanjangan masa tugasnya ini, maka ia mempunyai tugas antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 dan menjaga kondusifitas di tahun politik serta menjaga netralitas ASN.
Dalam menyiapkan Pilkada serentak 2024 dengan baik, maka salah satu upayanya adalah dengan berkoordinasi secara intens kepada seluruh stakeholders dan pemangku kebijakan. Bahkan melakukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah dengan TNI, Polri dan para penyelenggara pemilu.
Selain itu juga, tugas Pj Kepala Daerah adalah menyiapkan anggaran dan anggaran tersebut dikoordinasikan dengan TNI, Polri, KPU (Komisi Pemilihan Umum), dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).(Deddy)
