Tokoh Adat Tualan Hulu Tegaskan PT HAL Harus Penuhi Sanksi Adat

NARDI/BERITA SAMPIT- Tokoh Adat Dayak Tualan Hulu Dhante J Teras.

SAMPIT – Tokoh Adat Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dhante J Teras menegaskan agar PT Hutanindo Agro Lestari (HA) dapat mematuhi putusan sidang adat yang sudah dilaksanakan atas kasus penggarapan lahan makam keluarga.

“Sudah ditetapkan dalam sidang adat maka itu final dan mengingat tak ada toleransi lagi,” kata Dhante, Kamis 23 Mei 2024.

Ia menceritakan kasus penggarapan lahan makam keluarga yang dilakukan PT HAL sejak awal sekitar enam bulan diberikan tenggang waktu dan kesempatan untuk berkoordinasi.

“Namun tak ada titik temu, akhirnya warga atas nama Yanto Saputra mengajukan gugatan bagaimana langkah kedepannya,” ungkapnya.

Dia sebagai anggota hakim saat sidang adat 2 Mei 2024 itu dengan melalui pertimbangan-pertimbangan maka keluarlah putusan bahwa perusahan memang bersalah sesuai dengan sejumlah pasal-pasal dalam hukum adat Dayak.

Untuk itu ia menegaskan agar terlapor dapat mematuhi apa yang sudah ditetapkan demi menjaga kondusifitas daerah.

Supaya bisa bersinergi dengan pemerintah kecamatan, kelembagaan adat dan masyarakat setempat, jika tidak dipatuhi tentunya tidak menghormati adat setenpat jangan sampai memperpanjang konflik.

BACA JUGA:   Gebyar Talenta, SMP Negeri 1 Sampit Tampilkan Berbagai Bakat dan Kreativitas Siswa

“Kita tentunya ingin meredam konflik agar tidak terjadi dan hidup dengan damai dan harmonis,” ungkapnya.

Diketahui bahwa Kedamangan Kecamatan Tualan Hulu melayangkan somasi kedua terhadap PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) karena tidak ada tindaknlanjut terhadap sanksi adat yang sudah diputuskan, diberikan waktu tujuh hari.

Dalam sidang adat 2 Mei 2024 kasus PT Hutanindo Agro Lestari (HAL) sebagai terlapor yang menggarap lahan makam keluarga milik pelapor yaitu Yanto Saputra yang berada di Desa Luwuk Sampun, Kecamatan Tualan Hulu.

Dari hasil sidang menyatakan bahwa tindakan yang sudah dilakukan PT HAL adalah tindakan yang kurang beradat karena hanya percaya dengan fakta dokumen tertulis yang dimiliki namun tidak memperhatikan keterangan dan informasi lain serta melihat fakta lapangan.

PT HAL juga harus melakukan permohonan maaf kepada pelapor dan dibebankan untuk membiayai dan melaksankan acara “Ritual Manjung Panginan Pahanteran Lian Usang” menurut tata cara dan keyakinan serta oleh Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan Kecamatan Tualan Hulu di lokasi lahan/kaleka atau bekas kuburan almarhum orang tua ahli waris pelapor.

BACA JUGA:   Hilang Sejak Jumat Sore, Warga Tumbang Mangkup Ditemukan Mengapung di Sungai

Kesalahan yang sudah dilakukan oleh PT HAL menurut hakim yaitu sebagaimana Pasal 49 denda kerusakan/kebakan kubur, sandung, pantat dengan denda 35 Kati Ramu atau Rp.8750.000.

Pasal 87 denda adat kerusakan Pahewan, Keramat, Rutas dan Tahejan dengan denda 20 Kati Ramu atau Rp 5.000.000.

Pasal 95 adat berladang dan berusaha dengan denda 175 Kati Ramu atau 36.250.000

Pasal 96 Kelengkapan denda adat hidup kesopanan, beretika dan bermoral tinggi dengan denda 586 Kati Ramu atau Rp146.500.000. Selain itu juga PT HAL di bebankan biaya perkara sebesar Rp15 juta dan biaya sidang sebesar Rp3.750.000.

“Sebagai investor yang melakukan investasi di daerah ini siapapun itu sebagai tamu harus junjung tinggi adat istiadat Dayak dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” pungkasnya. (Nardi)