JAKARTA– Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI Mukhtarudin berharap dukungan semua stakeholders untuk meningkatkan realisasi lifting minyak dan gas (migas) di tanah air.
Mengingat, politisi Dapil Kalimantan Tengah ini bilang upaya peningkatan lifting minyak merupakan perintah langsung atau mandat dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Untuk itu, Mukhtarudin mendorong seluruh pemangku kepentingan termasuk di daerah-daerah penghasil migas seluruh Indonesia dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan lifting migas pada periode berikutnya.
Fraksi Golkar DPR RI berharap dukungan semua pihak fokus dan optimalisasi lifting migas dalam negeri penting untuk mencapai ketahanan energi, dengan begitu Indonesia dapat meningkatkan produksi minyak dan gas secara cepat.
“Jadi, saya kira ke depan perlu ada sinergi lebih kuat. Karena saat ini Indonesia sedang ada dalam fase transisi energi, sehingga perlu adanya kolaborasi strategis mewujudkan kemandirian energi nasional,” tandas Mukhtarudin, Selasa 8 Oktober 2024.
Metode Kerek Lifting Minyak RI
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyoroti beberapa hal penting terkait sektor energi. Salah satunya adalah peningkatan lifting minyak.
Bahlil menjelaskan bahwa setidaknya terdapat dua metode yang tengah diterapkan untuk peningkatan lifting yakni optimalisasi sumur dengan intervensi teknologi dan peningkatan eksplorasi.
“Karena background saya bukan di teknik minyak, tapi yang ada itu sekarang adalah bagaimana sumur bisa kita optimalkan dengan intervensi teknologi dan proses bagaimana kita bisa tingkatkan eksplorasi,” ujar Bahlil dalam acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas, Senin 7 Oktober 2024, malam.
Di sisi lain, Bahlil juga menyinggung masalah regulasi yang sering dikeluhkan oleh pelaku industri migas. Menurutnya, jumlah peraturan yang ada sebelumnya bisa mencapai 320 izin, dan saat ini telah dipangkas menjadi hampir 200.
Selain itu, pihaknya juga berupaya melakukan penyesuaian aturan investasi sektor hulu migas agar lebih fleksibel. Salah satunya dengan memberikan penawaran skema kontrak gross split baru yang lebih sederhana dan feasible.
“Kita juga mengubah skema gross split menjadi lebih sederhana, dari 29 item menjadi 5 item, untuk memberikan keleluasaan kepada kontraktor,” pungkas Menteri ESDM.
(adista)