PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran bersama 10 pejabat lainnya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)atas dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos.
Laporan itu dilayangkan oleh tiga orang pelapor yakni Sukarlan F Doemas, M Roshid Ridho dan Rahmadi G Lentam pada Kamis 8 November 2024.
Menanggapi hal itu, Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Katma F Dirun angkat bicara terkait laporan dugaan korupsi tersebut.
“Kan dugaan, bisa-bisa aja orang melapor gini, gini, gini. Setiap hari pemerintah dilaporkan orang, kesini, kesana. Tapi kita tidak terganggu, kita tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” ujar Katma, Senin 11 November 2024.
Katma mengklarifikasi bahwa laporan yang dipermasalahkan tersebut bukanlah bansos melainkan pasar penyeimbang dalam rangka pengendalian daerah.
“Dan itu bukan bansos, itu pasar penyeimbang dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Bukan segala bansos itu, tapi orang yang menyambat (sebut) bansos,” jelas Katma.
Saat ditanya mengenai peningkatan anggaran bansos tahun 2022-2023, Katma menegaskan bahwa anggaran tersebut tidak berkaitan dengan tahun politik, melainkan sebagai upaya menekankan inflasi dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.
“Tidak ada hubungannya dengan tahun politik, pada saat itu masih banyak masyarakat miskin yang belum terlayani dan masih tingginya angka inflasi. Inflasi kita sampai berada di angka nomor urut 3 tertinggi inflasi tahun 2022,” tegasnya.
Menurut Katma, untuk menekan inflasi tersebut perlu dilakukan operasi pasar penyeimbang, kebetulan APBD Kalteng tahun 2023-2024 mengalami kenaikan maka, belanja untuk pasar penyeimbang ditingkatkan.
“Sehingga sampai sekarang harga itu stabil karena pasar penyeimbang dapat mengimbangi harga yang beredar di pasar umum. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik,” tegasnya lagi.
Diketahui selain Sugianto Sabran, 10 pejabat lainnya juga dilaporkan atas dugaan korupsi yakni Wakil Gubernur, Ketua DAD Kalteng, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pemprov Kalteng, jajaran direksi dan komisaris BUMD serta pihak swasta.
(Syauqi)
