PALANGKA RAYA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Final Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendampingan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kabupaten/Kota.
Rapat ini berlangsung secara daring dan luring di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang, Kamis 9 Januari 2025.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalteng selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalteng, menegaskan bahwa SSGI merupakan kegiatan penting dalam memantau perkembangan status gizi masyarakat.
Data yang diperoleh dari survei ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program yang efektif untuk menangani masalah gizi serta meningkatkan kesehatan masyarakat.
Leonard menjelaskan bahwa pelaksanaan SSGI didasari beberapa aspek penting, seperti pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mewajibkan Kementerian Kesehatan untuk mempublikasikan angka stunting kabupaten/kota setiap tahun.
Selain itu, survei ini juga bertujuan mengevaluasi dan menilai kemajuan intervensi konvergensi dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat maupun daerah, yang merupakan bagian dari aksi kedelapan konvergensi.
Survei ini juga menjadi implementasi Pilar Kelima Strategi Nasional Pencegahan Stunting Tahun 2017, sekaligus memenuhi laporan Disbursement Link Indicator (DLI) Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY) yang dikoordinasikan oleh Kantor Wakil Presiden.
Tak hanya itu, hasil survei ini digunakan sebagai dasar penetapan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kementerian Keuangan, sehingga penyediaan angka stunting tingkat kabupaten/kota sangat diperlukan.
Dalam rapat tersebut, Leonard memaparkan progres updating data balita hingga 7 Januari 2025. Dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, sembilan di antaranya telah menyelesaikan updating data, sementara lima kabupaten/kota masih dalam proses, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Lamandau, Katingan, dan Murung Raya.
Secara keseluruhan, updating data di Kalteng telah mencapai 98,32 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat ke-15 secara nasional. Adapun capaian pengumpulan data di Kalteng mencapai 76 persen, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 83,53 persen.
Leonard mengapresiasi kolaborasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses ini. Ia berharap dengan tindakan cepat dan kerja cermat dari semua pihak, target yang diinginkan dapat tercapai.
Selain itu, Leonard juga menyampaikan bahwa dalam pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024, masih ada empat kabupaten/kota yang belum mengunggah data ke Web Aksi Bangda Kemendagri, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Seruyan, dan Lamandau.
Ia meminta agar kabupaten/kota tersebut segera menyelesaikan dan mengunggah data ke Web Aksi Bangda Kemendagri agar pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 Kalimantan Tengah dapat mencapai 100 persen sebelum batas waktu yang ditentukan.
Di akhir sambutannya, Leonard menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak dalam memastikan keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Kalteng. Ia berharap semua pihak dapat bekerja bersama secara sinergis untuk mencapai target nasional.
Rapat ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden, Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Chandra Fuji Asmara, serta Satgas Stunting Provinsi Kalteng.
Secara daring, turut hadir Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dari kabupaten/kota se-Kalteng.
(Sya'ban)
