JAKARTA– Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena mengatakan kemiskinan merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian bersama dalam perumusan kebijakan yang konkret.
Alimudin menyampaikan hal itu menanggapi Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang hingga saat ini masih merasakan keresahan terkait kemiskinan di Provinsi Maluku.
Menurut Kolatlena, angka kemiskinan di Maluku memang harus ditekan, karena dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.
“Kalau tidak ditekan maka sangat dapat berdampak luas, seperti meningkatnya angka kriminalitas, pengangguran, dan tentu kesehatan generasi muda Maluku dapat terganggu baik secara mental maupun fisik,” tutur Alimudin Kolatlena, Jumat 28 Maret 2025.
Politisi Gerindra Dapil Maluku ini mengaku kemiskinan masih menjadi isu sosial di Provinsi seribu pulau itu. Pasalnya, kata Kolatlena, selama ini berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan yang dilakukan belum optimal.
Untuk itu, Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini selalu mendukung pemerintahan Lewerissa – Vanath yang berkomitmen fokus pada program penurunan kemiskinan melalui visi misi (Sapta Cita Lawamena) Maluku Maju 2030.
“Kebijakan Pak Gubernur dan Wagub ini saya kira guna meningkatan derajat masyarakat Maluku lebih baik selama lima tahun ke depan,” imbuh Alimudin.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Maluku pada pada 2024 adalah 16,05 persen. Selama tiga dekade terakhir (34 tahun), Maluku masih tetap menempati urutan provinsi termiskin ke-3 (dari tahun 1990 hingga 2010) yang kemudian menempati di posisi ke-4 di tahun lalu dari 34 provinsi atau urutan ke-8 dari 38 provinsi.
Kolatlena bilang bahwa percepatan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Maluku yang harus ditangani dengan serius.
“Artinya, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan antara pemerintah, dan masyarakat,” beber Alimudin.
Mengingat, Anggota Komisi VIII DPR RI ini mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal penting yang jadi perhatian bersama.
Kolatlena berharap Pemprov Maluku memperkuat sinergis lintas sektor dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Menurutnya, koordinasi antarinstansi juga harus diperkuat guna meningkatkan efektivitas program yang telah dirancang tersebut.
Karena, Kolatlena bilang untuk mewujudkan cita-cita Maluku Maju di tahun 2030, maka dibutuhkan kerja sama yang solid berbagai pihak dalam mengimplementasikan program-program Gubernur Hendrik dan Wagub Vanath periode lima tahun ke depannya.
Jadi, Mantan Presma IAIN Ambon ini mengatakan sinergitas sangat penting agar semua program yang disusun benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Maluku.
“Sudah saatnya Pak Hendrik Lewerissa fokus pada program penurunan angka kemiskinan, guna mengeluarkan status Maluku sebagai Provinsi termiskin di Indonesia,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(adista)
