JAKARTA– Anggota DPR RI Alimudin Kolatlena mengatakan penambahan kuota minyak tanah untuk disalurkan ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sangat penting direalisasikan.
Alimudin menyampaikan hal itu menanggapi Gubernur Hendrik Lewerissa yang telah menyurati Pertamina terkait penambahan kuota minyak tanah ke Kabupaten Maluku Barat Daya.
“Ya, tentu kita mendukung pak Gubernur ini, karena minyak tanah merupakan kebutuhan utama masyarakat MBD untuk kegiatan sehari-hari, seperti memasak, penerangan, dan bahkan sebagai bahan bakar transportasi laut (misalnya, kapal kecil atau speedboat),” tutur Kolatlena, Selasa 15 April 2025.
Politisi Gerindra Dapil Maluku ini bilang secara geografis MBD, yang terdiri dari pulau-pulau kecil tersebut membuat minyak tanah sangat krusial untuk mendukung aktivitas rumah tangga dan mobilitas.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini menjelaskan banyak wilayah di MBD belum memiliki akses ke SPBU Kompak atau SPBU Nelayan, sehingga distribusi minyak tanah saat ini masih melalui Awak Mobil Tangki (AMT) yang menjadi andalan.
“Jadi, penambahan kuota ini penting guna memastikan pasokan cukup untuk menjangkau daerah terpencil,” imbuh Alimudin.
Pasokan yang memadai juga, lanjut Kolatlena dapat membantu menjaga produktivitas sektor perikanan dan perdagangan yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal.
Berdasarkan laporan sebelumnya mengindikasikan kelangkaan minyak tanah di Maluku, termasuk MBD, akibat kuota yang terbatas. Penambahan kuota sebesar 3.000 KL untuk Maluku mulai April 2025 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah ini, termasuk di MBD yang memiliki kuota relatif kecil.
“Dengan penambahan kuota minyak tanah ini, saya berharap masyarakat MBD dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa hambatan, sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah tersebut,” pungkas Alimudin Kolatlena.
Diketahui, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telah bersurat ke Pertamina terkait penambahan kuota minyak tanah ke Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kata Hendrik sebagai salah satu kabupaten yang banyak pulau terluar, ketersediaan BBM di sana harus menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Saya usulkan dari MBD untuk tambah kuota. Kalau tidak ada pasokan, masyarakat menderita. Memang di Maluku masih ketergantungan minyak tanah, saya sudah surati resmi untuk tambah kuota minyak tanah,” tegas Gubernur Maluku.
