JAKARTA– Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Maluku, Alimudin Kolatlena, menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan pangan di Maluku melalui pengawasan regulasi dan dukungan terhadap program strategis pemerintah.
Dalam kunjungan kerjanya di Maluku, Kolatlena menyoroti tantangan geografis dan distribusi pangan yang menyebabkan disparitas harga bahan pokok di wilayah kepulauan dibandingkan Pulau Jawa.
Kolatlena, yang tergabung dalam Komisi VIII DPR RI, mendorong pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan guna memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.
“Maluku memiliki potensi besar dengan pangan lokal seperti sagu dan perikanan. RUU Pangan harus mendukung pengelolaan komoditas lokal ini agar distribusi lebih efisien dan harga terjangkau,” beber Alimudin, Senin 19 Mei 2025.
Selain itu, Kolatlena mengapresiasi program Kementerian Pertanian, seperti distribusi benih unggul padi Inpari 30 dan Cakrabuana di Seram Bagian Timur (SBT) serta inisiatif “Mata Sagu” oleh Dinas Pertanian Maluku.
Politisi Gerindra ini juga mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk meningkatkan kapasitas gudang di Maluku guna menyerap hasil panen petani secara maksimal, menjaga stabilitas harga, dan mendukung swasembada pangan.
Pada April 2025, Kolatlena melakukan kunjungan ke Markas Polda Maluku untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dinilainya penting untuk mendukung kelancaran distribusi pangan.
“Ketahanan pangan tidak hanya soal produksi, tetapi juga stabilitas wilayah. Saya berterima kasih kepada Kapolda Maluku atas kerja samanya,” ujar Kolatlena.
Selain isu pangan, Kolatlena juga aktif dalam kegiatan sosial. Pada 12 Mei 2025, ia secara resmi membuka Tournament Volley Ball, ASSC Cup 2025 di Sport Hall Karang Panjang, Kota Ambon, sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan pemuda dan olahraga di Maluku.
“Ya, kegiatan seperti ini mempererat kebersamaan dan menggali potensi generasi muda Maluku,” ungkapnya.
Kolatlena menegaskan bahwa DPR RI, melalui Komisi IV dan komisi terkait lainnya, akan terus mengawasi implementasi Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan irigasi serta mendorong kebijakan subsidi transportasi untuk wilayah kepulauan seperti Maluku.
Kolatlena berharap kerja sama dengan DPRD Maluku dapat menghasilkan regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional untuk ketahanan pangan.
“Maluku harus menjadi lumbung pangan lokal yang kuat. Saya akan terus memperjuangkan kebijakan yang mendukung petani, nelayan, dan masyarakat Maluku secara keseluruhan,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(adista)
