PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Fraksi Golkar juga menilai pengelolaan keuangan daerah harus benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Okky Maulana Razak, dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III DPRD Kalteng, Kamis, 5 Juni 2025. Pernyataan itu merupakan tanggapan atas pidato pengantar Gubernur Kalteng pada Rapat Paripurna ke-5, Selasa, 3 Juni 2025.
“Raperda Provinsi Kalteng tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini, merupakan momentum yang penting untuk menilai sejauh mana pemerintah provinsi telah berhasil mengelola keuangan daerah selama tahun anggaran 2024 dalam upaya mencapai target pembangunan yang telah direncanakan,” ujar Okky.
Fraksi Golkar memahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen vital dalam pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan efisien.
“Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.
Fraksi Golkar juga menilai perlu adanya analisis kritis terhadap berbagai aspek pelaksanaan anggaran. Hal ini mencakup realisasi pendapatan dan belanja, efisiensi program, serta kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah.
“Dalam konteks pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ini, Fraksi Partai Golkar melihat perlunya analisis kritis terhadap berbagai aspek pelaksanaan anggaran, termasuk realisasi pendapatan dan belanja, efisiensi program, kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan aset daerah,” tegas Okky.
Ia menyebutkan, tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik harus dijawab dengan komitmen pemerintah untuk memperbaiki layanan pada sektor-sektor wajib, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
“Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, Fraksi Partai Golkar menilai bahwa pemerintah provinsi harus menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan di sektor-sektor urusan wajib seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” katanya.
Selain itu, pengelolaan aset daerah dinilai penting untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Pengelolaan aset daerah yang optimal juga menjadi perhatian khusus karena aset-aset tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola dengan baik,” tutupnya.
(Syauqi)
