PALANGKA RAYA – Kekosongan kursi Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dipastikan tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Posisi tersebut kosong setelah Jimmy Carter, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, resmi mengundurkan diri karena maju dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Barito Utara.
Pengumuman pemberhentian Jimmy dilakukan secara resmi dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa sore, 3 Juni 2025.
Menyikapi kekosongan kursi pimpinan dewan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo memastikan bahwa kinerja eksekutif tetap berjalan normal dan tidak terganggu.
Ia menegaskan bahwa mekanisme kolektif kolegial yang diterapkan dalam kepemimpinan DPRD menjamin stabilitas kerja lembaga legislatif.
“Oh enggak lah,” ujar Edy Pratowo kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna tersebut.
“Roda organisasi itu berjalan biasa saja. DPRD itu kan kolektif kolegial, ada Ketua dan beberapa Wakil Ketua. Jadi, meski satu kosong, organisasi pasti tetap jalan,” tambahnya.
Meski hingga kini belum diumumkan secara resmi siapa yang akan menggantikan Jimmy sebagai Wakil Ketua III, sejumlah nama mulai mencuat.
Salah satunya adalah Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, yang disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti dari Fraksi Demokrat.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan final mengenai nama yang akan mengisi jabatan tersebut maupun siapa yang akan ditunjuk sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) untuk kursi legislatif yang ditinggalkan Jimmy Carter.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng maupun pihak Fraksi Demokrat belum memberikan keterangan resmi terkait proses pergantian tersebut.
Jimmy Carter diketahui mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kalteng untuk maju kembali dalam PSU Pilkada Barito Utara setelah adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada sebelumnya.
Polemik dan kekosongan jabatan seperti ini sebenarnya bukan hal baru dalam dinamika politik daerah.
Namun sistem kolektif kolegial di lembaga legislatif daerah menjamin bahwa jalannya roda pemerintahan tetap dapat berfungsi optimal meski dengan formasi kepemimpinan yang belum lengkap.
(Sya’ban)
