PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun anggaran 2024 menunjukkan tren positif dalam memperkuat kondisi fiskal daerah. Namun, distribusi belanja antar sektor dinilai masih timpang dan perlu mendapat perhatian lebih serius.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kalteng, Endang Susilawatie, dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan III DPRD Kalteng, Kamis 3 Juni 2025, atas pidato pengantar Gubernur terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
Endang menyampaikan Fraksi Partai Gerindra memberikan perhatian terhadap pokok-pokok pelaksanaan APBD yang telah disampaikan
Ia menyatakan, Fraksi Gerindra memandang bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian penting dalam siklus akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjadi instrumen evaluatif terhadap efektivitas kebijakan fiskal dan program pembangunan yang telah dijalankan selama tahun anggaran 2024.
“Fraksi Partai Gerindra mencermati bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 8,33 triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 2,82 triliun lebih, pendapatan transfer sebesar Rp 5,33 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 184 miliar lebih,” katanya.
Ia menyebutkan bahwa peningkatan realisasi PAD dibanding tahun sebelumnya menunjukkan arah positif dalam memperkuat fiskal daerah. Namun, ia juga menekankan bahwa perhatian utama fraksinya adalah pada kualitas dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah selama satu tahun anggaran.
“Kami mencatat bahwa total belanja daerah terealisasi sebesar Rp 9,13 triliun lebih, mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer,” tuturnya.
Endang menyampaikan bahwa capaian tersebut harus dilihat lebih jauh dari sisi manfaatnya bagi masyarakat, bukan sekadar volume serapan anggaran.
“Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan, masih terdapat ketimpangan dalam distribusi belanja antar sektor. Belanja terbesar terkonsentrasi pada urusan pendidikan, kesehatan, pendidikan umum, dan perhubungan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Gerindra mendorong agar realisasi anggaran pada urusan-urusan tersebut benar-benar menghasilkan dampak langsung bagi pelayanan publik.
“Termasuk akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah,” tutupnya.
(Syauqi)
