PULANG PISAU – Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, H Ahmad Fadli Rahman, menyerukan agar pemerintah daerah benar-benar fokus dalam mengarahkan belanja publik pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025, Selasa 10 Juni 2025.
Menurut Fadli, defisit anggaran sebesar Rp16,6 miliar yang disampaikan Bupati dalam pidato pengantar KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2025 harus menjadi peringatan agar belanja daerah lebih efisien, terukur, dan tepat sasaran.
“Setiap rupiah dari APBD harus digunakan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, apalagi dengan tantangan ekonomi global dan penyesuaian anggaran dari pusat,” katanya.
Ia menyebut bahwa dalam kondisi fiskal seperti saat ini, program yang bersifat fundamental seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan wajib mendapat perlindungan anggaran.
“Jangan sampai sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru dikorbankan karena ketidaktepatan dalam merancang program,” tegas politisi muda ini.
Fadli juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam mencegah dan memberantas narkotika, menyusul pengajuan Raperda P4GN oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Ia menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembahasan raperda tersebut agar segera menjadi instrumen hukum yang efektif.
“Ancaman narkoba sudah menyentuh sekolah-sekolah, anak-anak muda kita. Maka langkah preventif melalui regulasi, edukasi, dan penindakan harus berjalan beriringan. Kita butuh perangkat hukum yang jelas, dan perda ini adalah langkah penting ke arah itu,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fadli berharap pembahasan raperda nantinya dilakukan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk BNN, kepolisian, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.
“Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan aparat. Perlu kolaborasi dan komitmen bersama,” ujarnya.
Rapat paripurna DPRD kali ini juga membahas pandangan umum fraksi terhadap LKPD 2024 dan rekomendasi atas LHP BPK RI, yang menurut Fadli menjadi tolok ukur penting bagi peningkatan tata kelola anggaran yang transparan dan bertanggung jawab. (ds)
