PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, menyampaikan evaluasi terhadap capaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030.
Dalam refleksi tersebut, ia menyoroti pentingnya konsistensi dan efisiensi pelaksanaan program oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kalteng.
“Setelah kita mengevaluasi 100 hari kerja, sebenarnya komitmen teman-teman OPD sudah cukup baik. Hanya saja ke depan perlu lebih memfokuskan diri pada program-program berskala prioritas besar,” ujar Edy saat dikonfirmasi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Selasa pagi, 10 Juni 2025.
Menurutnya, pelaksanaan program 100 hari kerja jangan sampai terpecah dalam banyak kegiatan kecil yang kurang berdampak langsung.
Ia menegaskan, jika pemerintah daerah sudah menetapkan prioritas, maka seluruh OPD wajib menyelaraskan langkah, tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau kita sudah bicara soal A, ya semua harus A. Kalau programnya kecil-kecil jangan dipaksakan, kecuali betul-betul mendukung program utama. Ini butuh kekompakan dan sinergi lintas dinas,” jelas mantan Bupati Pulang Pisau dua periode ini.
Ketika ditanya apakah ada ego sektoral antar perangkat daerah yang menghambat kinerja, Edy menyatakan hal itu tidak terlalu terlihat. Ia menilai semua OPD memiliki semangat yang sama untuk menjalankan visi-misi kepala daerah.
“Ego antar dinas? Enggak juga. Karena semua tahu bahwa arahnya harus satu, bermuara pada efisiensi anggaran dan pencapaian target,” katanya.
Namun, ia tak menampik bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam merealisasikan program secara utuh. Menurutnya, hal itu menyebabkan skala dan dampak program harus disesuaikan.
“Apakah menghambat? Ya tidak juga. Tapi memang kita jadi harus lebih fokus. Target program 100 hari itu kan ada anggarannya, tapi karena kondisi fiskal, ya kita kecilkan ruang lingkupnya, bukan dihentikan,” ungkap Edy.
Ia menambahkan, pola kerja lama yang tidak adaptif terhadap keterbatasan anggaran akan memperlambat realisasi visi besar Gubernur dan Wakil Gubernur. Oleh karena itu, diperlukan pola baru yang lebih efektif, dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif.
“Kita harus ubah mindset. Kalau masih pakai pola lama, ya enggak akan selesai. Harus ada strategi baru yang lebih efisien tapi tetap berdampak,” pungkasnya.
(Sya’ban)
