PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap maksimal akibat berbagai hambatan di lapangan.
Hal ini ia sampaikan secara lugas saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Daerah di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis siang, 12 Juni 2025.
Dalam arahannya, Agustiar menyampaikan keprihatinannya atas masih tingginya kebocoran potensi pajak daerah yang disebabkan oleh lemahnya pendataan objek pajak, tidak akuratnya pelaporan volume air permukaan oleh perusahaan, serta maraknya distribusi bahan bakar kendaraan bermotor (BBM) ilegal yang tidak melalui wajib pajak resmi.
Kondisi tersebut dinilai menghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal secara mandiri.
Ia juga menyoroti masih banyaknya kendaraan operasional milik perusahaan yang menggunakan pelat luar daerah, serta alat berat yang belum tercatat sebagai objek pajak resmi.
Sementara di sisi lain, pemanfaatan air permukaan oleh industri maupun sektor perkebunan juga belum semuanya dilaporkan dengan volume yang sesuai, sehingga pendapatan dari Pajak Air Permukaan (PAP) tidak mencapai target yang seharusnya.
Tak hanya itu, distribusi BBM yang tidak melalui sistem perpajakan resmi di daerah ini juga mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Menurut Agustiar, akar masalah dari semua hambatan ini adalah minimnya integrasi dan sinkronisasi data antara instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia juga menekankan perlunya komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk pemerintah kabupaten/kota, dalam membangun sistem perpajakan yang adil dan transparan.
Tanpa hal tersebut, lanjutnya, maka akan sulit bagi Kalimantan Tengah untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Saya ingin tegaskan bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada kiriman dari pusat. Kalimantan Tengah harus mampu membiayai pembangunan dari sumber dayanya sendiri. Kita ini kaya, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ya tetap saja masyarakat tidak akan merasakan dampaknya,” kata Agustiar.
Gubernur juga menyampaikan bahwa optimalisasi PAD merupakan bagian penting dari upaya mencapai visi pembangunan Kalteng, yakni mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak dan masyarakat Kalteng secara umum menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, dan Kalteng Bermartabat.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan segera memperkuat langkah-langkah strategis, mulai dari penegakan aturan penggunaan pelat KH untuk kendaraan operasional perusahaan, penertiban pelaporan pemanfaatan air permukaan, hingga pengawasan distribusi BBM melalui wajib pajak yang sah.
Di sisi pelayanan, digitalisasi sistem perpajakan juga akan menjadi prioritas. Pemprov mendorong pelaporan online, dashboard monitoring real-time, dan kolaborasi data dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, untuk memastikan bahwa sistem perpajakan daerah berjalan lebih transparan dan efisien.
Gubernur juga menyebut pentingnya edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya kepatuhan pajak, serta menginformasikan bahwa saat ini sedang disiapkan program pemutihan denda pajak sebagai bentuk insentif bagi para wajib pajak yang ingin melunasi kewajibannya.
“Semua ini butuh kerja sama, sinergi, dan keberanian untuk memperbaiki sistem yang sudah lama tidak maksimal. Rakor ini harus jadi momentum untuk kita semua, memperkuat kemandirian fiskal Kalteng, demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah yang berkeadilan,” tegas Agustiar menutup sambutannya.
(Sya’ban)
