PALANGKA RAYA – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, menyerap aspirasi masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam kegiatan reses yang digelar di sejumlah wilayah ketahanan pangan.
Dalam pertemuan bersama warga, Syauqie menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas sebagai penopang utama ketahanan pangan daerah.
Dalam dialog terbuka bersama petani, tokoh masyarakat, Syauqie menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan jalan usaha tani, irigasi, jembatan penghubung antar kecamatan, hingga akses ke sentra distribusi pangan.
“Pembangunan jalan dan jembatan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tapi ini berkaitan langsung dengan bagaimana hasil tani bisa cepat sampai ke pasar. Ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari infrastruktur yang memadai,” ucapnya, Rabu 25 Juni 2025.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, serta Basarnas dan BMKG, akan membawa semua usulan masyarakat ke meja rapat kerja bersama mitra kerja pemerintah pusat.
“Ini semua akan saya kawal dan perjuangkan. Jalan pertanian, irigasi, dan jembatan di daerah-daerah produksi harus jadi prioritas agar petani tidak lagi kesulitan membawa hasil panennya. Kita tidak bicara proyek, kita bicara hajat hidup orang banyak,” tambahnya.
Ketahanan pangan nasional hanya akan tercapai bila daerah memiliki dukungan infrastruktur dasar yang kuat dan berkelanjutan.
“Kalteng memiliki potensi besar menjadi lumbung pangan, terutama dengan program cetak sawah dan pengembangan jagung yang sedang berjalan, namun tantangannya ada pada keterbatasan aksesibilitas,” lanjutnya.
Infrastruktur adalah kunci. Dalam hal ini mendorong agar anggaran pusat diarahkan lebih kuat ke wilayah seperti Kalimantan Tengah. Bukan hanya untuk membuka isolasi, tapi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis pangan.
“Selain itu juga meminta masyarakat terus mengawal pembangunan dan menyampaikan langsung hambatan-hambatan di lapangan agar dapat segera ditindaklanjuti secara konkret melalui jalur legislatif dan kementerian mitra,” ungkapnya. (yud)
