PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, mendesak pemerintah pusat agar segera melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp625 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalteng. Utang tersebut sebagian besar berasal dari royalti tambang mineral dan batu bara.
Pasalnya terdapat dana kurang bayar DBH tahun 2023 sebesar lebih dari Rp625 miliar, serta dana hasil rekonsiliasi (rekon) tahun 2024 yang belum dicairkan, dengan nilai lebih dari Rp300 miliar.
Purdiono menilai, keterlambatan pencairan DBH tersebut berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.
“Kami minta dibayarlah, itu royalti sumber daya alam nih,” kata Purdiono, Senin, 14 Juli 2025.
Purdiono menyebut situasi ini sangat tidak adil, terutama bagi masyarakat di daerah-daerah penghasil, seperti Daerah Pemilihan (Dapil) IV, yang setiap hari menjadi jalur lalu lintas tongkang pengangkut batu bara.
“Kalau melihat Dapil IV itu ironis, bolak-balik tongkang bawa batu bara. Tapi daerah tersebut masih minim infrastruktur,” ujarnya.
Ia menegaskan, seharusnya pemanfaatan sumber daya alam diikuti dengan pengembalian manfaat ekonomi yang adil kepada daerah. Menurutnya, keterlambatan pencairan DBH menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah pusat terhadap Kalimantan Tengah, yang memiliki luas wilayah hampir 1,5 kali Pulau Jawa.
“Harusnya pengerukan sumber daya di Kalimantan Tengah seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Bukan hanya meninggalkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan,” tambahnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya alokasi DBH untuk pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia. Ia menilai, sektor pendidikan merupakan kunci agar Kalteng tidak terus tertinggal dari daerah lain.
“Kita berharap adanya sumber daya alam ini mampu mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di daerah sendiri,” pungkasnya.
(Syauqi)
