PALANGKA RAYA – Aliansi Dayak Bersatu (ADB) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat gabungan sebagai persiapan aksi demonstrasi menolak program transmigrasi. Rapat berlangsung di Komplek Taman Kuliner, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya, Sabtu 26 Juli 2025.
Ketua Umum ADB Kalteng, Megawati, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah pusat yang akan mengakhiri moratorium transmigrasi.
“Kebijakan ini akan menambah beban masyarakat Kalteng terkait bertambahnya pendatang dari luar,” ujar Megawati.
Ia menilai program transmigrasi berdampak negatif terhadap tanah adat, budaya lokal, serta ekosistem lingkungan akibat konversi hutan menjadi permukiman.
Megawati juga memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara warga lokal dan para pendatang.
Untuk mengantisipasi hal itu, ADB mengundang tokoh organisasi masyarakat, simpatisan, dan perwakilan ADB dalam rapat gabungan tersebut.
Dalam rapat juga dibahas penentuan waktu pelaksanaan aksi, lokasi titik demonstrasi, pemilihan koordinator lapangan dari setiap ormas, serta penunjukan orator aksi. ADB juga akan membentuk satuan tugas untuk persiapan lapangan.
“Apabila transmigrasi dipaksakan, program itu akan mendapat penolakan dari masyarakat. Program transmigrasi sudah tidak relevan lagi,” tegas Megawati.
Sebagaimana diketahui Kementerian Transmigrasi RI berencana kembali mengalokasikan program transmigrasi ke lima kabupaten di Kalteng, yaitu Sukamara, Lamandau, Kotawaringin Barat, Gunung Mas, dan Kapuas.
Penolakan terhadap rencana program transmigrasi terus bermunculan dari berbagai elemen masyarakat di Kalteng. Megawati berharap persiapan aksi demonstrasi yang akan digelar dapat berjalan sukses dan lancar.
(Syauqi)
