PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), berupa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), enam unit helikopter water bombing, dua helikopter patroli, serta Dana Siap Pakai (DSP).
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla di beberapa wilayah Indonesia tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin, 28 Juli 2025. Rapat dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
“Kebutuhan minimal yang kami ajukan adalah enam helikopter water bombing dan dua helikopter patroli,” kata Agustiar.
Ia juga mengusulkan dukungan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi darat yang melibatkan personel dari Korem 102/Panju Panjung, Polda Kalteng, dan TNI AU Pangkalan Bun. Gubernur berharap bantuan DSP dapat langsung dicairkan tanpa skema reimburse seperti tahun sebelumnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga mengajukan tambahan 87 unit alat pemadam kebakaran portabel, flexible tank (tandon air portabel), serta kendaraan roda tiga untuk disalurkan ke kecamatan yang masuk zona rawan Karhutla.
Agustiar melaporkan, Kalteng yang terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kota, dengan 136 kecamatan, 138 kelurahan, dan 1.574 desa, saat ini menghadapi peningkatan jumlah titik panas. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), Kalteng mencatat 1.326 hotspot atau 2,09 persen dari total nasional sebanyak 63.559 hotspot.
Meski demikian, Gubernur menegaskan kondisi Karhutla di Kalteng masih terkendali. Hal itu berkat peran aktif posko dan 77 Pos Lapangan (Poslap) yang didukung berbagai pihak melalui patroli rutin, sosialisasi, dan respon cepat pemadaman kebakaran.
“Pola penanganan kami fokuskan pada pemadaman dalam satu hari terhadap setiap kejadian kebakaran,” jelas Agustiar.
Menurut analisis citra satelit Kementerian LHK, luas lahan terbakar di Kalteng tercatat 146,21 hektare atau 1,70 persen dari total nasional 8.594,49 hektare. BMKG juga mencatat, sepanjang Juli 2025 tidak ditemukan sebaran asap signifikan di wilayah Kalteng.
Gubernur menambahkan, Satgas Pengendali Karhutla dan Posko Krisis Karhutla yang dibentuk merujuk pada Permen LHK Nomor P.32 Tahun 2016 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, memiliki peran penting dalam perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pengendalian Karhutla.
“Dengan Satgas dan Posko yang aktif sepanjang tahun, upaya pengendalian Karhutla tetap maksimal, meski tanpa penetapan status siaga darurat,” ujar Agustiar.
Sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2025, 77 Poslap diaktifkan di 52 kecamatan rawan Karhutla. Poslap bertugas melakukan patroli, pengecekan sarana seperti sumur bor dan embung, pembasahan wilayah rawan, serta edukasi masyarakat.
Sebanyak 697 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA). Mereka terbagi dalam 17 regu Pos Komando dan 77 regu Poslap, dilengkapi peralatan pemadaman dan alat pelindung diri.
Gubernur juga menyatakan, bila dalam evaluasi mingguan dibutuhkan, Pemprov siap menetapkan status darurat bencana Karhutla dan mengajukan dukungan operasi udara tambahan ke BNPB.
(Syauqi)
