PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mencanangkan terobosan besar melalui program unggulan bertajuk Kartu Huma Betang Sejahtera yang dirancang untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat secara merata dan terintegrasi.
Program ini menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kalteng 2025-2029 yang telah disahkan DPRD pada Jumat malam, 25 Juli 2025.
Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, menyampaikan bahwa program Kartu Huma Betang merupakan bentuk nyata dari semangat pemerataan layanan dan keadilan sosial yang digaungkan oleh pemerintah daerah.
Peluncuran kartu ini dijadwalkan pada tahun 2026 dan akan menjadi alat penghubung masyarakat dengan berbagai program bantuan pemerintah.
“Kartu ini akan menjadi solusi konkret bagi masyarakat dalam mengakses layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Semuanya ada dalam satu kartu,” ujar Edy saat ditemui usai Rapat Paripurna pengesahan RPJMD di DPRD Kalteng.
Kartu Huma Betang Sejahtera dirancang memuat delapan layanan utama, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Operasi Pasar Sembako Murah, hingga pendidikan dan kesehatan gratis.
Di samping itu, kartu ini juga menjadi akses untuk pembukaan lapangan kerja, bantuan modal petani dan nelayan, serta program perumahan bagi guru.
Dengan integrasi berbagai layanan tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh bantuan tanpa proses birokrasi yang panjang dan berbelit.
Sistem ini juga dirancang untuk terhubung langsung dengan data kependudukan berbasis NIK, sehingga lebih transparan dan tepat sasaran.
Tak hanya membantu masyarakat yang membutuhkan, kartu ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Melalui program ini, pemerintah berharap dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat inklusi sosial di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Selain program bantuan langsung, Kartu Huma Betang juga akan dikaitkan dengan sejumlah pelatihan keterampilan dan akses ke program wirausaha lokal yang digerakkan oleh dinas-dinas teknis. Hal ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi masyarakat produktif yang ingin mandiri secara ekonomi.
Wakil Gubernur menambahkan bahwa dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Kalteng akan mulai menyosialisasikan mekanisme dan persyaratan program ke seluruh kabupaten/kota.
Pemerintah juga akan membentuk tim lintas sektor untuk mengawal pelaksanaan dan memastikan kartu ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Ini bukan sekadar kartu bantuan, tapi simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Kartu ini mengusung filosofi gotong royong dan kesejahteraan bersama sesuai dengan nilai-nilai Huma Betang,” tutupnya.
(Sya’ban)
