PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj. Nurhidayah, memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar dalam merealisasikan anggaran tahun 2025.
Disampaikan, hingga akhir Juni 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kobar mencapai Rp741,78 miliar atau 45,54% dari target anggaran sebesar Rp1,62 triliun. Sementara realisasi Belanja Daerah mencapai 33,77% dari total Pagu Anggaran, atau Rp553,62 miliar dari target Rp1,63 triliun.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) APBD Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin 28 Juli 2025, di Aula Eka Hapakat Lantai 3, Kantor Gubernur Kalteng.
Dari rilis yang diterima Berita Sampit, rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo ini dalam rangka mengevaluasi dan mengawasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Kalteng.
Hj.Nurhidayah mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi Pemkab Kobar, antara lain pendapatan dari sektor pertambangan silika dan mineral C belum optimal akibat perizinan yang belum rampung, serta penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) BPHTB dari beberapa perusahaan kelapa sawit besar.
“Di sisi lain, realisasi belanja juga terhambat akibat adanya instruksi efisiensi belanja pada triwulan pertama serta proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam tahap administrasi,” ujar Hj. Nurhidayah.
Kendati demikian, Kobar masih menduduki posisi empat teratas dari 14 kabupaten/kota di Kalteng dalam capaian realisasi belanja hingga triwulan II tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kobar juga telah menerapkan strategi percepatan seperti pelaporan realisasi APBD mingguan oleh perangkat daerah, rapat koordinasi rutin, serta penerbitan surat edaran Bupati tentang percepatan realisasi APBD.
“Melalui evaluasi ini, kami terus berupaya menjaga komitmen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik,” ujar Hj. Nurhidayah.
Nurhidayah berharap Rapat TEPRA Triwulan II ini menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Kalteng untuk meningkatkan koordinasi, sinergi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (man)
