PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov( Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat progres signifikan dalam pelaksanaan program cetak sawah tahun 2025.
Hingga akhir Juli, luas lahan yang telah berhasil dikontrakkan mencapai 67.149 hektare dari total target 85.740 hektare yang ditetapkan.
Data tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Monitoring Percepatan Program Cetak Sawah dan Optimalisasi Lahan (Oplah) Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Selasa siang, 29 Juli 2025.
Dalam arahannya, Gubernur Agustiar menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja sama semua pihak, mulai dari unsur pemerintah pusat dan daerah, aparat TNI/Polri, kejaksaan, hingga petani dan pelaku usaha.
Ia menekankan bahwa upaya pencetakan sawah baru dan optimalisasi lahan harus terus dipacu agar target dapat tercapai tepat waktu dan memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional.
“Dari total 85.740 hektare lahan yang ditargetkan, kita sudah kontrakkan 67.149 hektare. Ini progres yang patut diapresiasi, tapi kita tidak boleh lengah. Kita harus tuntaskan sisa target dengan kerja keras dan sinergi semua pihak,” ujar Agustiar.
Selain program cetak sawah, Pemprov Kalteng juga menjalankan kegiatan optimalisasi lahan (Oplah) seluas 6.482 hektare pada tahun 2025.
Program ini menyasar lahan-lahan eksisting yang belum termanfaatkan secara maksimal, dengan dukungan teknologi dan infrastruktur pertanian.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional ketahanan pangan, Pemprov Kalteng juga telah membentuk Tim Monitoring Percepatan Cetak Sawah dan Oplah yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan percepatan kegiatan di lapangan.
Tim ini terdiri dari lintas sektor dan diposisikan sebagai garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan.
“Program ini adalah bagian dari strategi besar nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Kalteng dengan luas wilayah dan potensi lahannya, memiliki peran strategis dalam mendukung target tersebut,” tambah Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan seluruh kebijakan dan anggaran—baik APBD maupun APBN—terimplementasi secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Di akhir arahannya, Gubernur meminta seluruh stakeholder, termasuk Kejaksaan Tinggi, TNI, dan Polri, untuk terus menjaga koordinasi dan sinergi dalam mengawal program ini agar berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani di daerah.
(Sya’ban)
