PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di daerahnya bukan hanya hasil kerja teknis, tetapi cerminan dari kesiapsiagaan menyeluruh seluruh elemen daerah.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla secara virtual bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala BNPB, Senin pagi, 28 Juli 2025.
“Kita tidak hanya reaktif terhadap bencana, tapi sudah menjalankan strategi mitigasi yang terintegrasi. Ini adalah kerja kolaboratif dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Forkopimda, hingga masyarakat di akar rumput,” ujar Gubernur.
Menurut Agustiar, sejak awal musim kemarau, Pemprov Kalteng telah mengaktifkan Satgas Pengendali Karhutla dan 77 Pos Lapangan (Poslap) di 52 kecamatan prioritas.
Pos-pos ini tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melakukan patroli rutin, edukasi, hingga pengecekan sarana pendukung seperti sumur bor dan embung air.
Gubernur menyampaikan bahwa meski Kalteng mencatat 1.326 hotspot pada Juli 2025 berdasarkan data SIPONGI, kondisi masih terkendali karena setiap kejadian direspons cepat dengan pola “pemadaman dalam satu hari.”
Bahkan, berdasarkan analisis BMKG, hingga akhir Juli tidak ditemukan sebaran asap di wilayah Kalteng.
“Ini bukan kebetulan. Kita sudah membangun sistem yang bekerja secara proaktif dan berlapis, meskipun belum menetapkan status siaga darurat. Semua sudah bergerak,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan permintaan dukungan kepada pemerintah pusat, antara lain 6 helikopter water bombing dan 2 helikopter patroli, serta Dana Siap Pakai (DSP) yang langsung cair tanpa mekanisme penggantian (reimburse).
Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat respons terhadap potensi Karhutla, khususnya di wilayah sulit akses.
Selain itu, Gubernur mengusulkan bantuan logistik berupa 87 alat pemadam kebakaran portable, tandon air fleksibel, dan kendaraan operasional roda tiga.
“Peralatan ini akan langsung dialokasikan ke daerah rawan agar penanganan tidak terlambat,” ujarnya.
Di sisi regulasi, Pemprov Kalteng terus menjalankan Perda No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Karhutla dan Pergub No. 4 Tahun 2021 terkait pembukaan lahan non-gambut bagi masyarakat adat.
Ini menjadi pijakan penting dalam mengedukasi dan menertibkan aktivitas pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan.
“Kita tidak bisa lagi bersikap lunak terhadap aktivitas pembakaran lahan. Penegakan hukum tetap dilakukan tanpa pandang bulu, sekaligus dibarengi pendekatan persuasif,” tegasnya.
Agustiar menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa Kalteng tidak hanya siap menghadapi Karhutla, tetapi juga terus memperkuat ketangguhan daerah.
“Kesiapsiagaan ini bukan sekadar kewajiban, tapi bentuk tanggung jawab kita kepada generasi masa depan,” pungkasnya.
(Sya’ban)
