PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Kalteng Tahun 2025 di Luwansa Hotel Palangka Raya, Rabu pagi, 30 Juli 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah di tengah berbagai tantangan global dan regional.
Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng, Hj. Sunarti, mewakili Gubernur membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan sambutan yang menekankan urgensi antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan konflik, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri.
“Dalam konteks dinamika global yang cepat berubah, termasuk konflik di Timur Tengah, kita harus memperkuat sistem deteksi dan cegah dini. Ini sesuai dengan arahan Kemendagri melalui Surat Edaran Nomor 300/e-7/Polpum,” ujar Sunarti.
Ia mengingatkan bahwa dampak konflik internasional tidak bisa dipandang remeh, khususnya terhadap stabilitas sosial di daerah. Penyebaran hoaks, provokasi, radikalisme, hingga intoleransi harus diwaspadai dan ditangani dengan cepat dan terukur.
Sunarti juga menyampaikan bahwa penguatan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas), koordinasi antarintelijen, serta promosi nilai-nilai perdamaian di masyarakat menjadi elemen kunci dalam strategi kewaspadaan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sunarti turut menyoroti dinamika politik lokal yang juga perlu menjadi perhatian, terutama menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara pada 6 Agustus 2025.
Ia menyebut bahwa PSU kali ini mendapat perhatian langsung dari Pemerintah Pusat.
“Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Muluk, bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri bahkan telah turun langsung ke Muara Teweh. Ini menandakan pentingnya menjaga kelancaran dan keamanan PSU ke-2 agar tidak terjadi lagi pengulangan dalam Pilkada mendatang,” tegasnya.
Selain itu, isu sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan juga dibahas dalam rakor.
Sunarti menekankan bahwa penanganan konflik agraria harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi, dengan melibatkan Forum Kewaspadaan Dini, Forkopimda, serta instansi vertikal terkait.
“Rakor ini menjadi momentum kita semua untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah konkret dalam menjaga keamanan wilayah. Sinergi antarinstansi adalah kunci keberhasilan deteksi dan penanganan potensi konflik di daerah,” pungkasnya.
Rakor ini dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, staf Kesbangpol se-Kalteng, serta mitra intelijen dari unsur Forkopimda dan instansi vertikal.
Narasumber dalam kegiatan ini antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Direktur Intelkam Polda Kalteng, dan Kabag Ops Binda Kalteng.
(Sya’ban)
