PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Leonard S. Ampung menegaskan perlunya intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga pangan seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) Polri.
Program ini dinilai sebagai solusi efektif memutus mata rantai spekulasi harga yang merugikan masyarakat.
“Pemerintah harus masuk. Ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga tengkulak, spekulasi kenaikan harga, termasuk spekulan yang mengoplos beras,” tegas Leonard usai menghadiri peluncuran GPM serentak di Pos Lantas Bundaran Besar Palangka Raya, Kamis siang, 14 Agustus 2025.
Peluncuran yang dipimpin langsung Presiden RI secara virtual ini mendapat sambutan positif dari Pemprov Kalteng.
Leonard menyebut program nasional ini sangat strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Dalam implementasinya di Kalteng, Polda menyediakan beras berkualitas dengan harga Rp 12.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp 15.000-17.000.
Selisih harga hingga Rp 5.000 per kilogram ini dinilai Leonard sebagai instrumen ampuh menekan spekulan.
“Dengan upaya ini, harga di pasaran tetap stabil dan daya beli masyarakat juga meningkat,” ungkapnya.
Sebanyak 56 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan minyak goreng akan didistribusikan ke seluruh Kalteng.
Kota Palangka Raya mendapat alokasi 5 ton, sementara 51 ton sisanya disalurkan melalui polres-polres di 13 kabupaten/kota.
Leonard menilai peluncuran GPM bertepatan dengan momentum HUT RI ke-80 sebagai langkah strategis pemerintah.
“Ini juga penting karena bertepatan dengan momentum HUT RI ke-80, ini sangat bagus,” katanya.
Koordinasi lintas instansi juga diperkuat dengan melibatkan Perum Bulog untuk memastikan kontinuitas pasokan beras berkualitas.
“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menjaga kestabilan harga beras dan pangan yang ada di pasaran,” harapnya.
Pemprov Kalteng menyatakan dukungan penuh terhadap GPM Polri sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.
Leonard menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian dalam menghadapi tantangan ekonomi.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung program nasional ini karena sangat baik untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi tetap terjaga,” pungkasnya.
(Sya'ban)
