SAMPIT – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Eddy Mashami menanggapi permasalahan yang tengah terjadi di Desa Bapinang Hilir Laut (BHL), Kecamatan Pulau Hanaut yaitu warga menuntut pencopotan kepala desa.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan yang melibatkan Kepala Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta melalui mekanisme musyawarah.
Mantan Camat Pulau Hanaut ini berharap agar penyelesaian bisa diselesaikan tingkat desa, terutama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar bisa ikut menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik.
“Sementara terkait tuntutan warga mencopot kades maka dirinya menegaskan BPD harus memanggil kades bersangkutan untuk klarifikasi, kemudian mempertanggung-jawabkan,” ujarnya, Selasa 30 September 2025.
Politisi PAN Dapil 3 ini menambahkan jika tidak ada penyelesaian konflik hingga ke tingkat kecamatan, maka bisa dikonsultasikan ke DPRD.
Eddy berharap, seluruh pihak yang terlibat tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas, serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Dengan begitu, konflik yang berkembang tidak semakin meluas dan masyarakat bisa mendapatkan keadilan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kotim juga sudah mendapatkan informasi adanya aksi demo di Desa BHL, dan menyarankan agar dilakukan musyarawah penyelesaian tingkat kecamatan terlebih dahulu.
Sebelumnya diberitakan suasana Desa Bapinang Hilir Laut (BHL) memanas setelah ratusan warga menggelar unjuk rasa, Senin 29 September 2025. Massa menuntut agar Kepala Desa mereka diturunkan dari jabatannya.
Aksi tersebut dipicu dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pembagian tanah di wilayah perbatasan desa tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat.
Salah seorang perwakilan warga, Arif Siswanto, menuding tanah tersebut justru dibagikan kepada sejumlah oknum yang memiliki jabatan di Kecamatan Pulau Hanaut.
“Kami demo hari ini menuntut hak kami atas tanah wilayah desa kami, menuntut Kepala Desa yang menyalahgunakan wewenangnya membagikan tanah kami untuk orang lain,” ungkap Arif. (nardi)
