PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta stakeholders, khususnya dalam menggali, mengoptimalkan, dan mengamankan potensi PAD Kalimantan Tengah, yang bersumber dari investor di sektor Perkebunan dan Perhutanan.
Penurunan Dana Transfer dari Pusat yang berdampak langsung pada penerimaan Daerah memerlukan langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan dari pemerintah daerah bersama sektor strategis, seperti perkebunan dan kehutanan untuk memperkuat basis penerimaan daerah.
Rakor juga dihadiri Bupati/Walikota se-Kalteng dan para Direktur perusahaan perkebunan dan kehutanan.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, rakor ini merupakam forum koordinasi, sinergi, dan kolaborasi yang kuat, untuk menekan kebocoran, menurunkan tunggakan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik dari objek pajak kendaraan bermotor, BBM, alat berat, air permukaan, maupun objek pajak lainnya.
“Pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator, pengawas, dan motor penggerak yang memastikan penerimaan daerah meningkat tajam, terukur, dan berkelanjutan,” ucapnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Perhutanan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Senin 20 Oktober 2025.
Selain itu dalam forum ini memberi ruang bagi para Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah untuk menjelaskan situasi terkini di daerah terkait persoalan pendapatan daerah yang dihadapi khususnya dalam hubungannya dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang beroperasi.
“Para Bupati/Walikota berharap melalui forum ini ada feedback dari para investor dan komitmen untuk membangun Kalimantan Tengah dan segala kewajiban yang belum diselesaikan pihak swasta agar segera direalisasikan. Para Bupati/Walikota sepakat bahwa komitmen investor membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kalteng,” tambahnya.
Selain itu mengingatkan para Bupati/Wali Kota agar tegas menegakkan aturan terkait PAD untuk kesejahteraan masyarakat. “Saya selaku Gubernur siap berada di garda terdepan,” lanjutnya.
Selain itu dalam kesempatan ini berdialog langsung dengan para Direktur perusahaan perkebunan dan kehutanan yang hadir. Serta menekankan kewajiban perusahaan untuk memakai plat KH bagi semua kendaraan opersional, membeli BBM lokal di Kalimantan Tengah, memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal, pemenuhan plasma 20%, menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR), menggunakan galian C yang berizin dan membuka rekening di Bank Kalteng untuk transaksi keuangan perusahaan.
“Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam Pakta Integritas yang ditandatangani bersama oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-Kalteng dan para Direktur perusahaan pada akhir Rakor ini.
Semoga ini menjadi awal yang baik untuk membangun Kalteng,” ungkapnya. (yud)
