KASONGAN – Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Tengah melakukan penilaian mendalam terhadap layanan yang diberikan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan pada Rabu (22/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan rumah sakit terhadap standar pelayanan publik, dengan fokus utama mengidentifikasi adanya potensi maladministrasi dalam sistem yang ada.
Dalam peninjauan ini, Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan, dr. Agnes Nissa Paulina, bersama tim manajemen rumah sakit menyambut kedatangan tim Ombudsman. Kegiatan ini dilakukan untuk memverifikasi kelayakan operasional rumah sakit, serta memastikan bahwa layanan yang diberikan sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan.
Tim Ombudsman melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait berbagai aspek penting dalam pengelolaan rumah sakit, termasuk mekanisme administrasi, sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta implementasi budaya pelayanan yang berfokus pada kepuasan pasien. Salah satu fokus utama adalah apakah rumah sakit menerapkan sistem yang bebas dari segala bentuk penyimpangan administratif yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami berharap hasil evaluasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kualitas layanan yang kami berikan, serta menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan yang berkelanjutan,” ujar dr. Agnes Nissa Paulina usai menerima masukan dari tim Ombudsman.
Lebih lanjut, dr. Agnes mengungkapkan apresiasinya terhadap proses evaluasi yang dilakukan Ombudsman. Ia menyatakan bahwa masukan yang diberikan sangat berarti untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi. “Kami ingin memastikan bahwa setiap masyarakat Katingan yang membutuhkan layanan kesehatan mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan memuaskan,” tambahnya.
Melalui penilaian ini, RSUD Mas Amsyar Kasongan berharap dapat memperkuat sistem tata kelola yang ada, memperbaiki setiap kekurangan yang ditemukan, dan memastikan bahwa rumah sakit terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar tinggi. Evaluasi ini juga diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan layanan kesehatan di Kabupaten Katingan. (Kawit)
