PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memproyeksikan pendapatan daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,105 triliun. Namun, dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp266 miliar akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kalteng, Leonard S. Apung, menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan disusun secara hati-hati berdasarkan analisis Kebijakan Ekonomi Makro dan Plafon Prioritas Kewenangan Daerah (KEM-PPKD). Analisis tersebut mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi regional, kondisi fiskal nasional, serta realisasi historis pendapatan daerah.
“Proyeksi tersebut telah disusun secara hati-hati dan didasarkan pada analisis KEM-PPKD yang memperhitungkan tren pertumbuhan ekonomi dan kondisi fiskal nasional,” ujar Leonard saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna ke-5 DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, penurunan pendapatan daerah terutama dipengaruhi berkurangnya dana transfer dari pusat. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor S-62/PK/2025 tanggal 23 September 2025, alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026 turun menjadi Rp2,321 triliun dari sebelumnya Rp4,173 triliun. Selain itu, terdapat proyeksi kekurangan bayar sebesar Rp155 miliar yang tidak dapat ditargetkan pada 2026.
“Kemampuan daerah dalam mendanai program dari Pendapatan Asli Daerah masih cenderung lemah. Karena itu, dengan penurunan dana transfer dan melihat realisasi belanja hingga triwulan III 2025, kami memperhitungkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit,” kata Leonard.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Leonard menegaskan pemerintah provinsi tetap optimistis defisit tersebut dapat tertutup oleh pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap pertumbuhan ekonomi 2026 dapat menjadi tumpuan pendanaan belanja daerah, sehingga defisit tidak menghambat pelaksanaan program prioritas,” ujarnya.
Menanggapi saran Fraksi PDI Perjuangan agar pemerintah lebih memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan, Leonard memastikan hal itu telah menjadi prioritas Pemprov Kalteng melalui Program Huma Betang.
“Sektor UMKM menjadi perhatian utama kami, didukung melalui penyelarasan program pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih, hingga bantuan hibah uang dan barang dari pemerintah provinsi,” jelasnya.
Leonard menambahkan, Pemprov Kalteng tetap mengedepankan belanja wajib di bidang pendidikan dan kesehatan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
(Syauqi)
