PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng mendukung penuh pelaksanaan program ketahanan pangan nasional.
Wagub Edy menjelaskan bahwa kegiatan audit tematik tersebut dilakukan oleh BPK RI Pusat terhadap kementerian dan lembaga yang menjadi leading sector program ketahanan pangan nasional.
“Hari ini kita mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK RI Pusat. Mereka melakukan audit tematik berkaitan dengan program ketahanan pangan nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian terkait,” ucapnya usai menghadiri Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional secara virtual, di Ruang Rapat Wagub, Rabu 22 Oktober 2025.
Pemerintah Provinsi Kalteng di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat, khususnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Pak Gubernur memberikan komitmen penuh bahwa program ketahanan pangan ini harus kita sukseskan. Kalimantan Tengah juga menjadi salah satu lokus penting dalam pelaksanaan program tersebut,” tambahnya.
Terkait progres di lapangan, saat ini kegiatan pencetakan sawah baru yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan terus berjalan.
“Dari target sekitar 53 ribu hektare, saat ini progresnya sudah mencapai 25 persen. Kita harapkan sampai akhir tahun dapat terealisasi sesuai rencana,” lanjutnya.
Lahan yang saat ini dicetak akan mulai ditanami pada musim tanam tahun 2026, sekitar bulan April, dengan estimasi panen pada September 2026.
“Selain itu, pihaknya juga menjalankan program optimalisasi lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil padi pada lahan-lahan eksisting,” tuturnya.
Optimalisasi lahan ini merupakan upaya untuk meningkatkan hasil pertanian di lahan yang sudah ada. Tapi ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada padi, dalam hal ini juga mendorong diversifikasi usaha pertanian, seperti kedelai, jagung, singkong, dan komoditas lainnya yang sesuai dengan kondisi lahan.
“Selain itu berharap, melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program ketahanan pangan nasional di Kalteng dapat berjalan optimal dan berkontribusi nyata terhadap ketahanan pangan nasional,” urainya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Budi Prijono dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan tematik ini merupakan wujud komitmen BPK untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaan program di seluruh daerah.
“Pemeriksaan ini merefleksikan aspirasi kuat BPK agar senantiasa berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Melalui pendekatan yang komprehensif dan holistik, BPK ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program pemerintah di bidang pangan terlaksana dengan baik dari hulu hingga ke hilir,” ujarnya.
Pentingnya sinergi lintas sektoral antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Keberhasilan program pangan nasional tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan koordinasi, kolaborasi, dan konsistensi dari seluruh pihak,” ungkapnya. (yud)
