PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan strategi untuk memperluas basis pajak daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal melalui koordinasi lintas sektor dan digitalisasi sistem pemungutan.
Plt Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Apung, mengatakan, dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terutama kontribusi dividen dari Bank Kalteng dan BUMD lainnya, pemerintah akan memperkuat koordinasi bersama perangkat daerah terkait.
“Bapenda bersama perangkat daerah terkait akan memperkuat koordinasi dalam menetapkan kebijakan penyertaan modal berbasis kinerja serta memastikan setiap investasi daerah memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan Kalteng,” ujar Leonard saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna ke-5 DPRD beberapa waktu lalu.
Leonard menjelaskan, strategi perluasan basis pajak dan optimalisasi retribusi dilakukan melalui tiga pendekatan utama.
Pertama, pemutakhiran dan integrasi data antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi teknis seperti Bapenda, ESDM, Kehutanan, Perkebunan, dan PUPR. Langkah ini, kata Leonard, untuk memastikan validitas data objek dan subjek pajak, khususnya Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat.
Kedua, digitalisasi sistem pemungutan pajak melalui pengembangan aplikasi berbasis digital yang terhubung secara real-time. “Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi pelaporan, mempercepat pelayanan, dan menekan potensi kebocoran penerimaan,” ucapnya.
Ketiga, penguatan pengawasan dan optimalisasi retribusi daerah dengan penerapan sistem dashboard monitoring berbasis data terintegrasi, penyusunan regulasi turunan yang adaptif, serta peningkatan kapasitas aparatur pajak daerah.
Leonard menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalteng membangun sistem fiskal yang efisien, transparan, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan daerah.
(Syauqi)
