JAKARTA– Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Indonesia harus menjadi contoh bagi negara-negara Islam di dunia.
Hal ini kata Alimudin, dapat dicapai melalui perbaikan tata laksana program dan pengelolaan keuangan yang transparan.
Alimudin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan haji yang adil dalam pembagian nilai manfaat tabungan haji serta akuntabel, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
“Pengelolaan ini harus diterapkan dengan baik dan benar agar memberikan dampak positif bagi seluruh jamaah,” ujar Kolatlena, Sabtu 25 Oktober 2025.
Selain itu, Alimudin menyoroti layanan yang layak bagi jamaah haji, termasuk kepastian pelaksanaan ibadah yang aman, nyaman, dan sesuai syariat Islam.
“Saya kira ini juga harus menjadi jaminan utama dari panitia penyelenggara,” beber Alimudin Kolatlena.
Pernyataan ini disampaikan Alimudin sebagai bagian dari upaya pengawasan Komisi VIII DPR RI terhadap penyelenggaraan haji, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan umat Muslim Indonesia.
Politisi Dapil Maluku ini bilang bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji dan menginginkan Indonesia menjadi percontohan bagi umat Islam dari berbagai negara lain.
Komitmen tersebut ditunjukkan Prabowo dengan cara datang langsung ke Arab Saudi, memperbaiki hubungan bilateral kedua negara, dan membentuk kampung haji untuk layanan jamaah haji Indonesia.
“Jadi, mari kita dukung komitmen baik presiden dengan cara memperbaiki sistem di tingkat pelaksana, agar lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkas Alimudin Kolatlena.
(Adista)
