PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025, bertempat di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 18 November 2025.
Plt. Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Darliansjah, menyampaikan apresiasi kepada jajaran FKDM Kabupaten/Kota serta unsur intelijen dan penegak hukum yang hadir dalam kegiatan tersebut.
“Rakor FKDM ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, khususnya dalam menghimpun data dan informasi bagi upaya pencegahan konflik sejak dini,”ucapnya.
Dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang bergerak cepat menuntut pemerintah memiliki data yang akurat dan komprehensif dari FKDM.
“Peran FKDM sebagai garda terdepan deteksi dini sangat strategis. Data yang akurat dari lapangan menentukan efektivitas pemerintah dalam menjaga kondusivitas daerah,”tambahnya.
Dalam hal ini juga berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat intelijen, dan masyarakat semakin kuat.
“Melalui Rakor ini, kami berharap kolaborasi antarunsur semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah,”lanjutnya.
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalimantan Tengah Marsekal Pertama TNI Muhammad Nur menyampaikan bahwa peningkatan koordinasi dan konsolidasi FKDM sangat diperlukan di tengah dinamika perkembangan sosial.
“FKDM berperan penting dalam menyampaikan informasi awal terkait perkembangan situasi di lapangan. Setiap potensi gangguan perlu dipetakan sejak dini agar langkah antisipasi dapat dilakukan dengan cepat dan terukur,”tuturnya.
Selain itu pencegahan akan lebih efektif apabila data dan informasi antarinstansi di daerah dikolaborasikan.
“Sinergi dan pertukaran informasi antarinstansi sangat diperlukan. Dengan komunikasi yang baik, potensi kerentanan dapat dicegah agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka dan dapat dikendalikan lebih awal,”urainya.
Rakor ini menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, unsur intelijen, penegak hukum, dan FKDM se-Kalteng dalam menjaga keamanan daerah menghadapi berbagai agenda nasional dan regional. (yud)
29 Juni 2026
15:02
