PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Kalimantan Tengah (Kalteng), Herson B Aden, menyatakan tidak ada keluhan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen.
Herson menyebut para pegawai memaklumi keputusan tersebut karena kondisi APBD 2026 yang baru di sahkan sebesar Rp5,4 triliun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
Herson menjelaskan, besaran TPP yang diterima setiap ASN memang berbeda, disesuaikan dengan kinerja maupun pangkat golongan masing-masing. Namun, pemotongan dilakukan berdasarkan aturan yang mengizinkan pemerintah daerah memberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Pemotongan itu 30 persen karena aturan tentang TPP itu adalah daerah bisa memberikan TPP bagi ASN tergantung kemampuan keuangan daerah,” ujar Herson saat diwawancarai di Rujab Gubernur Kalteng, Jumat, 21 November 2025.
Ia menambahkan, penurunan TPP tersebut merupakan konsekuensi dari proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2026
“Jadi karena memang ada penurunan kita juga ada penurunan(APBD 2026),”
Meski demikian, Herson membuka kemungkinan TPP tersebut dikembalikan . Menurutnya, besaran tunjangan dapat direvisi pada anggaran perubahan jika kondisi keuangan daerah membaik.
“Bisa, bisa balik lagi (TPP ASN), kalau ternyata uangnya (APBD) mencukupi balik lagi,” jelas Herson.
Sejauh ini, Herson mengklaim tidak ada komplain resmi dari para ASN mengenai kebijakan ini.
“Ya memaklumi semua, enggak ada yang komplain. Karena memaklumi. Memang keadaan begitu (keuangan daerah),” tegasnya.
Ditanya mengenai ASN yang mungkin mengeluhkan terkendala membayar cicilan kredit bank akibat pemotongan TPP, Herson enggan berkomentar banyak. Ia menganggap hal tersebut sebagai urusan pribadi masing-masing pegawai.
“Nah itu yang masalah bayar kredit itu masalah manajemen keuangan pribadi ya. Saya enggak bisa komentar itu,” kata Herson.
(Syauqi)
14 Juli 2026
08:56
