PALANGKA RAYA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan jaminan keamanan kepemilikan sertifikat tanah bagi warga yang menjadi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pengurusan kembali dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana banjir dan longsor tersebut akan dilayani secara gratis.
“Kita akan jamin semua korban bencana di Sumatera kepemilikan tanahnya,” ujar Nusron saat diwawancarai usai rapat koordinasi pertanahan di Aula Jayang Tigang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 11 Desember 2025.
Ia menjelaskan, bagi bidang tanah yang sudah bersertifikat, proses identifikasi ulang jauh lebih mudah.
Nusron merinci kemudahan tersebut melalui sistem digitalisasi yang dimiliki kementeriannya.
“Misal tanahnya itu sawahnya hilang jadi lumpur, tinggal kita duduk di sini, tinggal kita kirim Sherlock ke dashboard (database), akan ketahuan bidang tanah ini atas nama ini, ketahuan di dashboard kita,” jelasnya.
Namun, ia mengakui adanya tantangan dalam penanganan tanah yang belum memiliki sertifikat resmi, seperti yang masih berupa Surat Keterangan Tanah (SKT).
“Nah yang repot yang belum ada sertifikatnya, yang agak repot yang masih SKT, agak repot. Kenapa? Dalam dashboard kami belum muncul,” kata Nusron.
Kendati demikian, masalah tersebut tetap dapat diatasi dengan bantuan data dari lingkungan sekitar.
“Itupun masih bisa diatasi. Gimana caranya? Dari tetangganya mungkin dia belum, tapi tetangganya kan sudah. Kalau tetangganya sudah nanti akan ketahuan, oh tetangganya di sini dulu, akan ketahuan di situ,” tambahnya.
Nusron menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi hak tanah milik warga yang terdampak bencana Sumatera.
“Intinya pemerintah menjamin semua sertifikat tanah yang korban banjir itu aman dan kalau urus lagi itu gratis,” tegasnya.
(Syauqi)
27 Juni 2026
09:01
