KUALA KAPUAS – Pemerintah Kabupaten Kapuas mulai mematangkan langkah penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Jalan Patih Rumbih, tepatnya di sekitar GOR Panunjung Tarung, dengan pendekatan yang tertib namun tetap berpihak pada keberlangsungan usaha masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, di Ruang Rapat Sekda, Senin 15 Desember 2025.
Rapat tersebut dihadiri jajaran perangkat daerah serta pihak terkait sebagai bagian dari upaya bersama menciptakan ruang publik yang tertata, bersih, dan nyaman tanpa mengorbankan mata pencaharian pedagang kecil. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kapuas ditetapkan sebagai leading sector penataan PKL.
Dalam arahannya, Usis I. Sangkai menegaskan bahwa kebijakan penataan PKL tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus dirancang secara terencana dan melibatkan para pedagang sebagai bagian dari solusi.
Ia menekankan penataan tersebut bukan untuk meniadakan aktivitas usaha masyarakat, tetapi justru bertujuan menciptakan keteraturan kota, meningkatkan estetika lingkungan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat pengguna fasilitas umum.
Sekda juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah agar kebijakan yang diambil tidak berhenti pada konsep, tetapi dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan di lapangan.
Menurutnya, pendataan pedagang yang akurat, sosialisasi yang intensif, serta kejelasan langkah teknis menjadi kunci agar proses penataan dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang terdampak.
Melalui rapat tersebut, Sekda berharap dapat dirumuskan langkah-langkah strategis dan solusi terbaik dalam penataan PKL di kawasan Jalan Patih Rumbih, sehingga terwujud keseimbangan antara penataan kota dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro di Kabupaten Kapuas. (denny)
