SAMPIT – Mulai 2026, pengelolaan ibadah haji dan umrah secara nasional resmi dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian khusus bentukan pemerintah pusat. Meski demikian, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pelayanan kepada calon jemaah haji tetap diberikan secara maksimal selama proses peralihan berlangsung.
Kepala Kantor Kemenag Kotim, Nur Widiantoro, menyampaikan bahwa perubahan kewenangan tersebut masih dalam tahap penyesuaian tugas dan fungsi antar lembaga.
Menurutnya, Kemenag tetap memegang peranan penting, terutama dalam pembinaan keagamaan bagi jemaah haji.
“Secara struktural memang sudah dialihkan, tetapi pembinaan keagamaan tidak bisa dilepaskan dari Kemenag. Kami tetap menjadi bagian dari proses tersebut,” ujarnya, Minggu 4 Januari 2026.
Ia menuturkan, Kemenag Kotim akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah. Dukungan diberikan melalui penyuluh agama serta Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan yang selama ini berperan aktif dalam pelaksanaan manasik.
“Penyuluh dan KUA akan tetap dilibatkan untuk membantu pembekalan manasik, sehingga kesiapan jemaah bisa terjaga,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan, urusan pendataan dan pendaftaran calon jemaah kini sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Haji dan Umrah. Namun, dalam praktik di lapangan, Kemenag masih memberikan dukungan sumber daya manusia serta layanan keagamaan selama masa transisi.
“Administrasi pendaftaran memang sudah ditangani kementerian khusus, tetapi pendampingan dan pembinaan masih berjalan bersama,” jelasnya.
Nur Widiantoro menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya perubahan tersebut. Kemenag Kotim berkomitmen memastikan pelayanan tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Intinya, pelayanan harus tetap prima. Pembinaan haji tetap kami kawal agar calon jemaah merasa terlayani dengan baik,” pungkasnya. (nardi)
