PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya arah kebijakan penanaman modal yang terencana dan berbasis pada potensi unggulan daerah. Hal ini bertujuan agar investasi yang masuk mampu mendorong transformasi ekonomi di daerah.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kalteng, Purdiono, menyampaikan bahwa regulasi mengenai Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus menjadi instrumen kuat untuk mengubah struktur ekonomi daerah.
“Kami memandang penting adanya arah kebijakan penanaman modal yang terencana dan berbasis potensi unggulan daerah. Pemerintah Provinsi harus menetapkan sektor-sektor prioritas investasi yang mampu mendorong transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju sektor industri bernilai tambah,” ujar Purdiono dalam rapat paripurna baru-baru ini.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan kesiapan instrumen kebijakan yang disiapkan pemerintah, mulai dari bentuk fasilitasi, promosi, pemberian insentif, hingga mekanisme pengendalian investasi. Menurutnya, regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menguntungkan daerah.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan kesiapan instrumen kebijakan yang disiapkan pemerintah, mulai dari bentuk fasilitasi, promosi, pemberian insentif, hingga mekanisme pengendalian investasi. Menurutnya, regulasi ini harus mampu memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus menguntungkan daerah.
Selain sektor prioritas, DPRD Kalteng menyoroti peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai garda terdepan layanan perizinan. Purdiono menekankan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Penyediaan infrastruktur layanan berbasis digital, penerapan standar pelayanan minimal, serta mekanisme evaluasi dan pengawasan yang diperlukan agar kualitas pelayanan publik di bidang penanaman modal dapat meningkat secara signifikan dan konsisten,” pungkasnya.
(Syauqi)
