PALANGKA RAYA – Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mendorong pemerintah provinsi untuk segera menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalteng.
Hal ini disampaikan Junaidi usai menghadiri acara Penyerahan LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025, serta Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Provinsi Kalteng di Kantor BPK, Senin, 12 Januari 2026.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan yang ada dalam batas waktu yang ditentukan,” ujar Junaidi.
Junaidi mnjelaskan, hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga, sesuai dengan fungsi pengawasan pihaknya, DPRD akan segera mempelajari rekomendasi BPK secara mendalam.
“Kami berkomitmen untuk terus bersinergi dengan eksekutif agar kelemahan dalam sistem pengendalian internal dapat segera diperbaiki,” tambahnya.
Menurut Junaidi, LHP yang diterima bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cermin kinerja bersama. Ia menekankan tiga aspek krusial dalam pemeriksaan belanja daerah, yakni efisiensi anggaran, ketepatan sasaran (khususnya belanja hibah), serta kualitas pembangunan infrastruktur.
(Syauqi)
