PALANGKA RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal, sebagian besar alokasi dana BOS dan BOSDA selama ini masih terserap untuk kebutuhan operasional sekolah, seperti pembayaran guru honorer dan administrasi, sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh siswa.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Terkait Evaluasi Sekolah Gratis, persiapan penguatan Koperasi Sekolah, Teaching Factory, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta berbagai agenda strategis lainnya sebagai unit penunjang layanan pendidikan yang digelar secara daring, belum lama ini.
Reza mengakui bahwa pengelolaan dana BOS dan BOSDA pada masa sebelumnya masih menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kalteng berupaya menghadirkan transparansi agar pengelolaan anggaran pendidikan dapat lebih akuntabel dan dipantau bersama.
Menurutnya, transparansi pengelolaan dana pendidikan menjadi penting karena pendidikan merupakan sektor yang selalu mendapat sorotan publik. Setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan rasa keadilan dan tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Ini langkah yang sangat luar biasa dan harus kita apresiasi bersama. Kita semua harus sadar bahwa pendidikan adalah sektor yang selalu menjadi sorotan. Jangan sampai apa pun yang kita lakukan justru menimbulkan pertanyaan, ketidakpuasan, atau persepsi negatif di masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa upaya pembenahan pengelolaan dana BOS dan BOSDA dilakukan di tengah kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan signifikan. Ia memaparkan, APBD Kalimantan Tengah yang sebelumnya berada di angka Rp10,2 triliun kini turun menjadi sekitar Rp5,3 triliun.
Dampak penurunan tersebut juga dirasakan pada sektor pendidikan. Dari mandatory anggaran 20 persen, Dinas Pendidikan Kalteng yang sebelumnya mengelola sekitar Rp2,3 triliun kini hanya sekitar Rp1,3 triliun, atau mengalami penurunan hampir Rp1 triliun atau sekitar 45 persen.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Reza menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan tidak boleh menurun. Ia menyebutkan bahwa tingkat kepuasan peserta didik di Kalimantan Tengah saat ini mencapai 97,3 persen dan capaian tersebut harus terus dipertahankan.
“Ini bukan kehebatan saya atau dinas semata, tetapi hasil kerja bersama. Ketika kita kompak, solid, dan memiliki visi yang sama, maka tujuan meningkatkan kualitas pendidikan akan tercapai,” ujarnya.
Reza menambahkan, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memberikan perhatian khusus agar bantuan pendidikan, termasuk melalui Program Sekolah Gratis, benar-benar dirasakan oleh peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dan berada di wilayah pedalaman.
“Pak Gubernur Agustiar Sabran menginginkan agar bantuan sekolah gratis ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita, khususnya peserta didik yang tidak mampu dan mereka yang berada di wilayah pedalaman. Itu menjadi konsen utama beliau dan juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkas Reza.
(Sya'ban)
