PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan uji publik sebagai bagian dari tahapan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027.
Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mengatakan bahwa proses penyusunan APBD 2027 telah mulai dilaksanakan, dan uji publik menjadi momentum penting untuk menjaring aspirasi serta masukan strategis dari berbagai pihak.
“Uji publik ini menjadi ruang bersama untuk mendengarkan masukan, baik dari perangkat daerah, tokoh masyarakat, maupun tokoh agama, sebagai bahan penyempurnaan APBD 2027,” ucapnya saat menghadiri kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, Senin 2 Februari 2026.
DPRD Kalteng menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan uji publik tersebut, karena menjadi dasar dalam menyusun anggaran daerah yang lebih tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah kondisi efisiensi anggaran serta adanya penyesuaian kebijakan fiskal. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menghambat jalannya pembangunan, terutama pada sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup masyarakat,” tambahnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, pembangunan tetap harus berjalan. Sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian harus tetap menjadi fokus.
“Melalui uji publik ini diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah strategis agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi secara optimal, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Masukan yang dihimpun hari ini akan menjadi bahan penting dalam menyusun APBD 2027 agar tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” ungkapnya. (yud)
30 Mei 2026
18:43
