SAMPIT – Menjelang Ramadan, Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memastikan kondisi harga kebutuhan pokok seperti beras masih relatif terkendali, namun mengingatkan ada potensi kenaikan di komoditas pangan lainnya.
Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannoor mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas terkait, harga beras hingga saat ini berada dalam kondisi stabil.
“Ketersediaan beras di Kotim masih aman karena ditopang program swasembada pangan yang berjalan di daerah,” kata politisi Gerindra ini, Minggu 15 Februari 2026.
Namun demikian, ia mengakui ada beberapa komoditas lain yang mulai mengalami kenaikan harga, terutama cabai, rempah-rempah. Kondisi tersebut dinilai sebagai pola yang hampir selalu terjadi setiap menjelang Ramadan.
“Yang agak kurang aman itu justru rempah-rempah. Apalagi dengan adanya prakiraan cuaca ekstrem dan gelombang laut, ini bisa mengganggu distribusi barang seperti bawang merah dan bawang putih yang masih bergantung dari luar daerah,” jelasnya.
Dewan Dapil 3 Kotim ini menambahkan, produksi rempah-rempah di Kotim saat ini masih terbatas. Salah satu daerah yang sudah mulai berkontribusi adalah Desa Bapeang, yang bahkan mampu menyuplai hingga ke kecamatan lain seperti Parenggean, meski jumlahnya belum signifikan.
Untuk menjaga stabilitas harga, Komisi II DPRD Kotim bersama dinas terkait berencana melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar, khususnya pasar besar di Sampit. Langkah ini dilakukan agar tidak ada pedagang yang menaikkan harga secara sepihak.
“Kita akan turun melihat kondisi pasar seperti biasa menjelang Ramadan. Harapannya tidak ada pedagang yang seenaknya memainkan harga. Dengan sinergi semua stakeholder, kita ingin harga bisa stabil sampai Lebaran,” katanya.
Ia juga mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan bahan pangan. Praktik tersebut dinilai dapat merugikan masyarakat luas dan mengganggu perekonomian daerah.
“Kami menghimbau jangan ada yang menyetok atau menimbun bahan pangan. Kalau sampai ketahuan, tentu penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, akan turun sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya. (nardi)
