PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 4,5 persen pada tahun 2027. Target tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengatakan penurunan angka kemiskinan menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan daerah yang tengah disusun melalui forum perencanaan pembangunan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Tahun 2027 dan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2026 di Aula Bapperida Provinsi Kalteng, Senin, 2 Maret 2026.
Leonard menjelaskan bahwa upaya menekan angka kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi melalui berbagai program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor penting dalam memastikan berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif.
“Dalam rancangan RKPD 2027, kita menargetkan tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah dapat ditekan hingga 4,5 persen. Tentu ini membutuhkan kerja bersama seluruh pihak agar program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Leonard.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan capaian indikator makro pembangunan tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah berada pada angka 4,95 persen.
Melalui berbagai kebijakan pembangunan yang terarah, pemerintah daerah optimistis angka tersebut dapat terus ditekan secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
Leonard menambahkan bahwa penurunan kemiskinan juga harus didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penguatan sektor produktif, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.
Arah kebijakan tersebut sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027 yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”
Sementara itu, dalam dokumen RKPD Kalimantan Tengah Tahun 2027, pemerintah daerah mengusung tema “Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.”
Selain menargetkan penurunan angka kemiskinan, pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan lainnya, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan hidup, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Dalam rancangan proyeksi RKPD Tahun 2027, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah ditargetkan mencapai sekitar 5,7 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun menjadi sekitar 3,3 persen.
Leonard menegaskan bahwa berbagai target pembangunan tersebut masih berupa rancangan awal yang akan terus dibahas melalui tahapan perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui forum lintas perangkat daerah.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan masukan konstruktif guna menyempurnakan rancangan perencanaan pembangunan tersebut.
“Kita berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sehingga upaya menurunkan angka kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Sya'ban)
