KUALA PEMBUANG – Pengerjaan proyek Bundaran III di Kabupaten Seruyan kini menjadi perhatian serius. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Seruyan, dr. Bahrun Abbas, mengakui bahwa proyek yang dikerjakan pada tahun 2025 tersebut masuk dalam objek temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu disampaikannya dalam rapat di ruang serbaguna DPRD Seruyan, Selasa 14 April 2026. Ia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), yang secara khusus menyoroti aspek tertentu dalam pelaksanaan proyek.
“BPK telah mengeluarkan rekomendasi, di mana terdapat potensi kelebihan bayar sekitar Rp480 juta. Rekomendasinya agar pembayaran disesuaikan dengan progres pekerjaan, bisa melalui pemotongan pembayaran atau addendum,” ungkap Abbas.
Meski demikian, ia mengaku hingga saat ini belum menerima keterangan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum Seruyan terkait tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, apakah sudah dilakukan pemotongan pembayaran atau penyesuaian kontrak.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo, menegaskan agar pemerintah daerah segera memastikan kejelasan persoalan tersebut. Ia menilai, rekomendasi dari BPK harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
“Karena ini sudah menjadi temuan BPK, maka harus segera dipastikan langkah penyelesaiannya secara detail dan tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sebagai informasi, PDTT merupakan jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK di luar audit laporan keuangan dan kinerja. Pemeriksaan ini berfokus pada hal-hal spesifik, seperti kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi proyek, hingga potensi kerugian negara.
Kasus Bundaran III ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan proyek pemerintah, agar penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan progres dan tidak menimbulkan kerugian negara.
(ASY)
