PULANG PISAU – Proses lelang aset milik Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berupa kendaraan dinas roda dua dan roda empat menjadi perhatian publik terkait aspek transparansi dan keterbukaan informasi, Kamis 23 April 2026.
Lelang yang melibatkan sejumlah perangkat daerah seperti Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu dinilai perlu disampaikan secara lebih luas agar dapat diakses masyarakat secara terbuka.
Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan, Kabag Aset BKAD Pulang Pisau, Yudi, menjelaskan informasi mengenai lelang disebutkan telah diumumkan melalui salah satu media cetak lokal. Namun, muncul pertanyaan dari berbagai pihak terkait apakah publikasi tersebut juga telah disampaikan melalui kanal resmi pemerintah maupun sistem lelang negara.
Namun seorang sumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa akses informasi yang terbatas dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses lelang tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperluas jangkauan publikasi agar lebih transparan.
Di sisi lain, terdapat pula sorotan terhadap pelayanan di bagian pengelolaan aset yang dinilai belum optimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini memunculkan persepsi negatif yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap proses yang sedang berjalan.
Sejumlah pengamat menilai bahwa pengelolaan aset daerah, termasuk pelaksanaan lelang, semestinya mengedepankan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku guna menghindari potensi permasalahan di kemudian hari.
Masyarakat pun diharapkan dapat turut melakukan pengawasan terhadap proses tersebut, sementara pemerintah daerah didorong untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan. (denny)
