PULANG PISAU – Padamnya sejumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kecamatan Kahayan Hilir kembali menjadi perhatian masyarakat. Warga mengeluhkan kondisi tersebut karena dinilai mengganggu aktivitas malam hari dan membahayakan pengguna jalan.
Keluhan masyarakat muncul lantaran sejumlah titik lampu jalan disebut telah lama tidak berfungsi normal. Beberapa lampu bahkan dikabarkan hanya menyala sementara sebelum kembali padam dalam kurun waktu cukup lama, Sabtu 9 Mei 2026.
Sorotan terhadap persoalan PJU itu semakin mencuat setelah muncul pemberitaan media yang menyinggung pengelolaan serta pemeliharaan lampu jalan di Kabupaten Pulang Pisau. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Kabupaten Pulang Pisau, Anas Riadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan di sejumlah lokasi.
Melalui keterangan singkat yang disampaikan kepada awak media, Anas Riadi menyebut kegiatan perbaikan dilakukan pada jalur PJU di wilayah Darung Bawan 2 serta penanganan jalur yang mengalami kerusakan akibat kebakaran di kawasan Perumahan Surya Darma.
Meski demikian, hingga berita ini diterbitkan, sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan PJU masih belum mendapat penjelasan rinci dari pihak terkait. Di antaranya mengenai besaran penerimaan pajak PJU, data titik lampu aktif dan padam, hingga anggaran pemeliharaan lampu jalan di Kabupaten Pulang Pisau.
Sementara itu, Kepala Dinas PU-PR Kabupaten Pulang Pisau Iwan Hermawan juga belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang diajukan awak media. Kondisi tersebut memunculkan harapan masyarakat agar pemerintah daerah lebih terbuka dalam menyampaikan informasi terkait pelayanan publik, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Warga berharap persoalan lampu jalan yang kerap padam dapat segera ditangani secara menyeluruh agar tidak terus berulang. Selain meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, keterbukaan informasi terkait pengelolaan PJU juga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. (denny)
