JAKARTA— Perjuangan untuk memberikan penghormatan tertinggi bagi tokoh pejuang kemerdekaan asal Maluku, Abdul Muthalib (A.M.) Sangadji, kembali mendapat momentum kuat.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Dapil Maluku, F. Alimudin Kolatlena, secara khusus mendesak Kementerian Sosial untuk mengawal maksimal proses pengusulan A.M. Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Alimudin dalam pertemuan strategis dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Alimudin menegaskan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional untuk A.M. Sangadji bukan sekadar urusan administrasi, melainkan sebuah bentuk penegasan sejarah dan penghormatan atas besarnya kontribusi putra Maluku dalam kemerdekaan Indonesia.
Tokoh yang dikenal dengan julukan “Jago Tua” tersebut merupakan salah satu pelopor pergerakan nasional, pendiri Sarekat Islam, sekaligus mentor bagi banyak tokoh bangsa.
“Salah satu poin penting yang kami bawa dari Maluku adalah terkait tindak lanjut A.M. Sangadji sebagai pahlawan nasional. Ini adalah harapan besar masyarakat Maluku agar negara memberikan pengakuan resmi atas rekam jejak perjuangan beliau yang luar biasa bagi republik ini,” ujar Alimudin usai pertemuan.
Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini mengatakan bahwa pengawalan silsilah, dokumen sejarah, hingga kelengkapan administrasi harus disinergikan.
“Ya, ini penting harus disinergikan dengan baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar proses ini dapat segera rampung,” tandas Alimudin.
Merespons desakan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan lampu hijau dan menyatakan komitmen penuh kementeriannya untuk mengawal usulan ini hingga ke Dewan Gelar.
“Khusus untuk A.M. Sangadji sebagai pahlawan nasional, insya Allah kami dari Kementerian Sosial akan memberikan dukungan secara maksimal,” tegas Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Pertemuan yang membahas penguatan nilai sejarah Maluku ini juga dikawal langsung oleh perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Wakil Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Vito Wattimena dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Affandi Hasanussy, guna memastikan kesiapan dokumen pendukung di tingkat daerah.
(adista)
