SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tercatat belum lagi meraih penghargaan Adipura sejak terakhir kali diperoleh pada 2018. Padahal sebelumnya daerah ini pernah mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Adipura pada 1997, kemudian kembali meraihnya secara berturut-turut pada 2012, 2013, dan 2014.
Setelah itu, penghargaan bergengsi di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan tersebut tidak lagi berhasil diraih oleh Kotim. Kondisi ini mendapat sorotan dari Anggota DPRD Kotim, SP Lumban Gaol.
Menurutnya, absennya Kotim dari daftar penerima Adipura selama beberapa tahun terakhir harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan dan pengelolaan lingkungan di daerah.
“Hal ini sebaiknya menjadi teguran keras bagi pemerintah daerah saat ini untuk melakukan evaluasi mendalam dan mencari penyebab mengapa kita tidak pernah lagi mendapatkan penghargaan bergengsi tersebut, khususnya terkait kebersihan daerah,” ujar Lumban Gaol, Senin 8 Juni 2026.
Politisi Demokrat Dapil 1 Kotim ini menilai kondisi kebersihan di sejumlah titik dalam Kota Sampit masih jauh dari harapan.
Beberapa tahun terakhir kondisi kebersihan jalan, pasar, dan lingkungan sangat memprihatinkan.
“Sampah berserakan dimana-mana, bangunan liar di sepanjang jalan-jalan utama juga turut menyumbang kekumuhan Kota Sampit tanpa adanya upaya pembenahan yang maksimal dari dinas-dinas terkait,” katanya.
Gaol bahkan menilai pemerintah daerah terkesan tidak memiliki arah yang jelas dalam upaya memperbaiki wajah kota.
“Pemerintahan kita seperti bekerja tak terarah dan bahkan cenderung tanpa ada tindakan apa pun untuk membenahi kekumuhan dan kotornya perkotaan Sampit,” tegasnya.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah mampu menghadirkan langkah-langkah nyata dan terobosan baru untuk meningkatkan kebersihan serta kualitas lingkungan perkotaan, meskipun saat ini daerah masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Pemerintah harus mampu berbuat sesuatu, jangan sampai daerah kita, khususnya Sampit, semakin jauh tertinggal dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Kalteng,” pungkasnya. (Nardi)
