PANGKALAN BUN – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kobar Rawandi mengatakan, dalam pelaksanaan lelang lokasi Parkir harus transparan dan kompetitif, sehinhga dapat berjalan optimal dan seluruh zona atau lokasi parkir yang ditawarkan dapat terkelola dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Rawandi, saat menggelar sosialisasi bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dan pendampingan pembuatan akun peserta lelang (aanwijzing) untuk pelaksanaan lelang pengelolaan parkir tahap ketiga tahun 2026, Selasa 23 Juni 2026.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Dishub Kobar tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dishub Kobar, Rawandi, dan dihadiri tim KPKNL Pangkalan Bun, sejumlah instansi terkait, serta para calon peserta lelang parkir tahap ketiga.
“Pada tahap ketiga ini terdapat 20 zona atau lokasi parkir yang akan dilelang. Lokasi tersebut merupakan sisa dari zona parkir yang belum terjual pada lelang tahap pertama yang dilaksanakan Desember 2025 dan tahap kedua pada Maret 2026,” ujar Rawandi.
Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan aanwijzing ini bertujuan memberikan informasi kepada calon peserta terkait zona yang akan dilelang, nilai limit, persyaratan, serta ketentuan lain yang tercantum dalam Surat Pengumuman Lelang Nomor B.500.11.33/752/Dishub.I/2026.
Selain itu, peserta juga mendapatkan pendampingan dalam proses pembuatan akun lelang sebagai salah satu syarat mengikuti lelang secara daring melalui sistem yang disediakan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kobar, Nur Soleh, menyampaikan bahwa 20 zona parkir yang dilelang pada tahap ketiga ini akan dikelola untuk periode 1 Juli hingga 31 Desember 2026.
“Pelaksanaan lelang parkir tahap ketiga dijadwalkan pada Kamis, 24 Juni 2026, pukul 10.00 WIB melalui KPKNL Pangkalan Bun. Proses lelang dapat diakses secara online melalui situs lelang pemerintah,” ucapnya.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini, Dishub Kobar berharap seluruh calon peserta dapat memahami mekanisme lelang dengan baik sehingga proses pelaksanaan berjalan lancar, transparan, dan mampu meningkatkan pengelolaan perparkiran serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah. (man)
